KPU Pedomani SK MenkumHAM Soal Dualisme Parpol

KPU Pedomani SK MenkumHAM Soal Dualisme Parpol

Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra S.Ag, MM
BERBAGI:

Irwan Saputra: Sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2017

RBO, BENGKULU – Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra, S.Ag, MM menilai kepengurusan Partai Persatuan dan Keadilan (PKP) Indonesia yang sah, merupakan kepengurusan yang memegang Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Ini disampaikan Irwan saat diwawancarai soal dualisme kepemimpinan usai menghadiri undangan di DPP PKP Indonesia Bengkulu, Rabu (2/8).
“Memang terkait masalah ini kita berpedoman kepada daftar partai yang diberikan KPU RI kepada KPU Provinsi Bengkulu. Hanya saja hingga sekarang kita belum menerima daftar partai peserta pemilu, termasuk PKP Indonesia. Tapi yang jelas berdasarkan aturan kepengurusan yang sah itu, yakni kepengurusan yang memegang SK Kemenkumham,” tegas Irwan.
Untuk polemik PKP Indonesia ini, bisa dilihat langsung diwebsite KPU SK Kemenkumhamnya. “Tapi SK yang ada diwebsite KPU itu merupakan untuk tahapan Pemilu 2014 lalu. Sedangkan untuk tahapan Pemilu 2019 mendatang belum kita terima,” ujarnya.
Disinggung soal agendanya ke DPP PKP Indonesia versi Ketum DPN, Hendro Priyono, Irwan mengaku untuk memberikan pemahaman tentang verifikasi partai dalam Pemilu mendatang. “Saya kesini memberikan penjelasan soal UU Pemilu No 8 tahun 2014. Kemudian aturan yang ada di dalam draf RUU sudah diketuk palu oleh DPR,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP PKPI Provinsi Bengkulu, Hamedi Rian mengklaim, jika yang memegang SK Kemekumham, kepengurusan PKP Indonesia versinya dengan Ketua Umum DPN, Hendro Priyono. “Kami tidak mengurus yang mengaku-ngaku pengurus PKPI. Karena pengurus PKPI yang sah, yakni pengurus yang mengantongi SK Kemenkumham,” katanya. (idn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

14 + five =