Ada Masalah Besar di KIS !!!

Ada Masalah Besar di KIS !!!

51
BERBAGI
Plt. Gubernur Bengkulu, Dr.drh.H.Rohidin Mersyah,MMA

Alokasi KIS 650 Ribu Jiwa, Padahal Miskin 340 Ribu Jiwa, Kok Masih Banyak Belum Dapat KIS?

RBO, BENGKULU – Alokasi penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu ternyata berlebih dari 100 persen. Namun sayangnya, meski secara hitung-hitungan berlebih tapi ternyata masih ada juga masyarakat di Provinsi Bengkulu yang belum mendapatkan kartu jaminan kesehatan dari pihak Kementerian Sosial (Kemensos) RI itu karena data yang tidak valid.

Dijelaskan Plt.Gubernur Bengkulu Dr.drh.H.Rohidin Mersyah, MMA, alokasi KIS untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu tercatat 650 ribu jiwa, sedangkan masyarakat  miskin di Provinsi Bengkulu tercatat sebanyak 340 ribu jiwa.
“Meski alokasi KIS untuk Bengkulu berlebih, tapi faktanya masih banyak masyarakat miskin di Bengkulu yang belum menerima kartu KIS,” terangnya, usai  agenda Rakor perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018, di Gedung Daerah yang dihadiri Menteri Sosial (Mensos-red) RI Khofifah Indar Parawansa, Sabtu.
Bahkan lanjutnya, karena masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan alokasi KIS tersebut, tak ayal Bupati dan Walikota yang kerap diprotes oleh masyarakat.
“Efek karena tidak dapat dan tidak terdata dalam KIS, tiap hari kepala daerah kabupaten/kota diprotes oleh masyarakatnya sendiri. Masalah ini mencerminkan belum maksimalnya, pendataan dan penyaluran jaminan sosial untuk masyarakat miskin di Bengkulu,” tegasnya.
Melihat fakta itu, Rohidin meminta seluruh kepala daerah agar menunjukkan peran dan  tanggungjawabnya atas persoalan tersebut, bersama dengan Perguruan Tinggi untuk memvalidasi data masyarakat penerima manfaat.
“Agar data masyarakat miskin nanti valid, sah dan dapat dipertanggungjawabkan, saya minta kepada bupati dan walikota dapat terjun langsung ke lapangan guna memastikannya, agar kedepan tidak ada lagi masyarakat miskin yang dirugikan,” jelasnya.
Sementara itu, Mensos RI Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, tugas menvalidasi data masyarakat miskin penerima manfaat seharusnya dimulai dari masyarakat itu sendiri. Seperti, ketua RT/RW, lurah, Camat, hingga nantinya sampai ke Mensos.
“Yang tahu siapa yang miskin sesungguhnya adalah tetangganya. Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, adalah kepala desa dan lurahnya yang memvalidasinya. Setelah itu, Kementerian sosial yang memverifikasi dan mevalidasi kembali datanya,” tegasnya.
Dijelaskan, tahun 2018 mendatang, penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPN) dan Keluarga Sejahtera (Rastra) di Provinsi Bengkulu akan menikmati PKH.
“Nanti ada yang penerima KIS akan keluar dari daftar penerima, karena ada yang  punya hak nanti tidak dapat, inilah kondisi kita, inilah namanya inklusin error dan ekslusin error,” tegasnya.
Menurutnya, pentingnya komplementalitas dari masyarakat termiskin tersebut, agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang kembali jadi miskin.
Sekadar informasi, selain agenda Rakor perluasan PKH dan BPNT tahun 2018 juga dilakukan agenda penandatanganan MOU atau kesepakatan antara seluruh bupati dan walikota se-Provionsi Bengkulu dengan enam Perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu, tentang validasi data kemiskinan. (ags)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

19 − 7 =