/Nah!, Perawat TKS Minta Diangkat Jadi PNS

Nah!, Perawat TKS Minta Diangkat Jadi PNS

RBO, KEPAHIANG – Puluhan perawat tenaga kerja sukarela (TKS) yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat  Honorer Indonesia (GNPHI) mendatangi DPRD Kabupaten Kepahiang, Selasa (14/08). Tujuannya meminta dukungan agar perawat juga diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mereka iri dan merasa dianaktirikan dengan dokter dan bidan pegawai tidak tetap (PTT) yang sudah terlebih dahulu diangkat menjadia ASN. Padahal mereka memiliki tugas hampir sama.

“Mengapa hanya Dokter dan Bidan PTT saja yang diangkat ASN, sementara kami dengan beban kerja yang sama tidak diperhatikan oleh pemerintah. Yang lebih menyedihkan lagi, ada aturan pemerintah yang menyatakan perawat tidak bisa diangkat ASN, makanya kami meminta dukungan revisi UU ASN ini,”ujar salah seorang perawat Wiwik, kemarin.

Senada disampaikan perawat lainnya Lishandi yang diketahui perawat honorer pada Puskesmas Kelobak dan Pustu Tebat Monok ini, bahkan perawat setiap akhir tahunnya harus dibuat deg-degan lantaran SK perpanjangan kontrak sewaktu-waktu akan diberhentikan oleh pemerintah daerah. Ia bersama perawat lainnya juga meminta jaminan agar tetap dipertahankan sebagai tenaga kontrak pada tahun mendatang, terlebih status perawat TKS untuk diangkat menjadi tenaga kontrak sebagai syarat bisa diangkat ASN.

“Saya sudah 10 tahun jadi perawat honorer, bahkan setiap tahunnya harus khawatir kalau SK perpanjangan kontrak diberhentikan. Kami juga berharap ada jaminan dari pemerintah untuk  tetap dipertahankan,”sampai Lishandi.

Sementara itu, Waka I Andrian Defandra, SE menanggapi keluhan para perawat di Kabupaten Kepahiang tersebut mengenai revisi UU ASN agar perawat honorer juga diangkat ASN ia sangat mendukung. Namun, perawat Kepahiang harus memahami bahwa revisi UU tersebut bukanlah hal yang mudah dan dapat dilaksanakan dalam waktu yang cepat.

“Kami sebagai wakil rakyat di daerah sangat mendukung, hanya saja revisi UU itu memakan waktu yang lama, perlu pembahasan dan persetujuan presiden. Mengenai penambahan tenaga kontrak ataupun perpanjangan kontrak perawat itulah bukanlah wewenang DPRD, melainkan wewenang Pemkab Kepahiang. Akan tetapi DPRD hanya bertugas membahas anggarannya, jika prioritas mengapa tidak tetap untuk kita pertahankan,”jelas Aan-sapannya. (Izu)