Soal Izin Sakit Walikota, Janganlah Dipolitisir

Soal Izin Sakit Walikota, Janganlah Dipolitisir

BERBAGI
BERBAGI:

RBO, BENGKULU – Dosen FISIP  Universitas Bengkulu, Drs Azhar Marwan, M.Si menanggapi terkait izinnya Walikota Bengkulu H Helmi Hasan, SE. Ia menuturkan, hal itu tidak pengaruh dalam roda birokasi kinerja pemerintahan. Sebab, sebagaimana aturan sudah memiliki struktur tugas masing masing.     Dengan demikian, lanjutnya, ini merupakan kesempatan bagi Wakil Walikota Bengkulu, Ir Patriana Sosialinda yang juga rival dalam pemilihan kepala daerah tahun mendatang. Sebab, dari kacamata politiknya hal ini merupakan ujian bagi Wawali untuk menunjukan amanah yang telah diberikan selama 40 hari.

“Roda pemerintahan tidak berhenti. Harus bergerak terus. Itu fungsi bawahannya ada. Dari birokrasi tidak ada masalah. Namun menjelang pilwakot mengakhiri jabatannya, mungkin dia (Walikota-red) tidak fokus pada pemilihan. Terhitung 40 hari, jika dia pulang mungkin akan hanya ada waktu 1 bulan lebih. Maka kemungkinan, harus menyelesaikan tugasnya. Ini juga ujian Wakil Walikota dalam menjalani jabatannya. Dikarenakan bagaimana nanti kedepannya menduduki amanahnya sebagai Kepala Daerah, maka kesempatan ini harus digunakan oleh Wakilnya,” terangnya saat dikonfirmasi, Selasa (15/08) kemarin.

Hal ini pun ditanggapi oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Tengku Zulkarnain. Ia pun meminta agar beberapa pihak tidak menanggapi izin kerja itu dengan persoalan politik. “Cuti sudah diatur dalam hak dan kewajiban Kepala Daerah. Ada Undang Undang yang mengatur hal ini. Izin pun dilayangkan ke Gubernur, sehingga ada alasan kuat jika hal itu terjadi. Dalam surat itu, Pak Wali meminta izin karena sakit. Sehingga mungkin beliau meminta penyembuhan dengan intensif, yang dipercayai oleh beliau. Banyak juga kepala daerah yang mengajukan izin ketika berkondisi sakit. Jadi jangan dipolitisir. Ini pun masalah fisik,” pungkas Tengku yang juga fraksi PAN tersebut.

Hasil penelusuran didapat surat dengan Nomor 100/230/B 1/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal  Permohonan izin Berobat, dan Surat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 100/238/B 1/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 Perihal Permohonan izin berobat di Dalam Negeri, selama 40 (empat puluh) hari, terhitung mulai tanggal 10 Agustus – 18 September 2017. (run)