FDS Mendikbud Tuai Respon Positif, Tapi…

FDS Mendikbud Tuai Respon Positif, Tapi…

BERBAGI

RBO, BENGKULU – Anjuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) baru Muhadjir Effendy terkait penerapan seluruh sekolah, terutama SD dan SMP se-Indonesia untuk menggelar sistem full day school (FDS) atau sekolah sehari penuh ditanggapi positif oleh sejumlah sekolah di Kota Bengkulu.
Seperti yang disampaikan oleh mantan Kepala SDN 32 Kota Bengkulu Chairani,S.Pd berikut. Menurut dia, program yang dihembuskan oleh mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut merupakan terobosan baru yang layak diapresiasi.
“Baiknya kita mengikuti aturan dari pemerintah pusat saja, pasti sudah ditelaah secara mendalam,” terang dia, kemarin.
Namun, pihaknya meminta aturan tersebut harus jelas hitam diatas putihnya. Agar tidak membingungkan pihak sekolah.
“Tapi harus ada panduannya. Selama ini kan kalau pulang sekolahnya pukul 12.30 WIB. Dengan jadwal belajar yang telah tersusun. Jika harus full day school pemerintah harus membuat kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan pihak sekolah selama tambahan waktu belajar hingga sore itu. Selain itu, apakah ada anggaran makan siangnya, serta tambahan insentif untuk para guru yang mengajar. Ini harus jadi bahasan pihak Kemendikbud,” terangnya.
Terpisah, Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bengkulu (Unib) Prof.Dr.H.Johanes Sapri,M.Pd menilai, kebijakan baru yang dibuat oleh Mendikbud Muhadjir Effendy tersebut memiliki dampak postif dan negatif.
“Efek positifnya siswa memiliki banyak waktu belajar disekolah, sehingga waktunya lebih produktif. Sedangkan efek negatifnya pihak sekolah harus menyiapkan makan siang untuk siswa dan guru, tentu ini menjadi beban bagi sekolah,” terangnya.
Menurutnya, jika program ini hendak diterapkan terhadap seluruh SD dan SMP sederajat se-Indonesia, pihak Kemendikbud harus melakukan pengayaan kurikulum.
“Pengayaan kurikulumnya terkait agenda apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah selama jam tambahan belajar tersebut. Misal, materi belajar ditambah dengan pendalaman materi pengembangan diri pelajaran agama dengan menekankan pada pendidikan karakter, materi mulok atau pendalaman materi ekstrakurikuler sekolah. Untuk masalah ini mungkin pihak Kemendikbud bisa mengadopsi kurikulum JSIT atau kurikulum Kemenag untuk pengayaan,” paparnya.
Sementara itu, ia juga menyarankan agar pihak Kemendikbud dapat membuat landasan hukum yang jelas terkait penerapan program ini dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait.
“Payung hukumnya juga harus jelas. Misal, dengan implementasi program ini bisa membantu menambah jam ngajar guru, sehingga guru sertifikasi tidak pusing wara-wiri lagi ke sekolah lain untuk memenuhi jam mengajarnya. Jadi semuanya harus dibahas secara matang dulu dari hilir ke hulunya agar program ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, serta tidak menuai kontroversi dikemudian hari,” pungkasnya. (ags)