Dewan Kaget Ruang Terbuka Hijau Jadi Beralih Fungsi

Featured Kota Bengkulu Politik

Hamsi:Berjualan Ada Tempatnya

RBO, BENGKULU – Anggota DPRD Kota Bengkulu lintas komisi kemarin menggelar sidak ke lokasi taman Simpang Kandis Kota Bengkulu. Berawal dari laporan warga yang menyebutkan bahwa ada aktivitas berjualan di taman yang merupakan ruang terbuka hijau dan tentu dilarang untuk berjualan.
Nampak hadir dalam sidak antara lain Baidari Citra, Mardensi, Bahyudin Basra, Yani Setianingsih, Hamsi, Iswandi dan Heri Ifzan. Mereka mempertanyakan keberadaan bangunan auning dalam lingkup taman.
Dikatakan Hamsi bahwa sesuai perda nomor 3, tidak diperbolehkan adanya aktivitas berjualan yang bisa mengotori taman.
“Ini kok tidak ada koordinasi dan bahas apa- apa, namun tiba tiba bangun auning disini (taman). Siapa yang kasi izin? Trus apa dasar melakukan pungutan ke pedagang? Nanti bisa bisa terganjal kasus hukum loh! Ini bisa masuk kategori pungutan liar,” kata Hamsi.
Hasil penelusuran jurnalis, jumlah lapak didalam auning ada skitar 18 pedagang. Masing masing setiap harinya harus setor ke seseorang bernama Akmal Tanjung sebesar Rp 15 ribu. Bahkan diketahui pula ada setoran awal sebesar Rp 300 ribu.
Tentang hal itu, Akmal yang juga berada dilokasi membenarkan. Dia berdalih semua pungutan sudah atas dasar kesepakatan antara dia, pedagang dan diketahui lurah serta camat.
“Saya bangun auning ini pakai uang sendiri. Ada kok surat izin yang terbit dari kecamatan. Uang setoran harian yang diberikan pedagang gunanya untuk biaya kebersihan dan keamanan,” kata Akmal.
Sementara itu, Lurah Sumber Jaya, Suzana menjelaskan bahwa benar ada aturan yang melarang. Namun menurut Dia, ada pengecualian bila diizinkan Walikota.
Untuk itu, menurut sepengetahuan Dia bahwa camat sudah koordinasi ke pemkot dan dapat izin Sekda. Sehingga barulah dibangun auning tempat berjualan ini.
“Ini awalnya pedagang berjualan kucing kucingan. Selalu ribut dan ribut.  Akhirnya saya koordinasi dengan kecamatan bagaimana atasi situasi ini agar kondusif. Kami pelajari perda itu. Disebutkan ada pengecualian bila walikota izinkan. Makanya kami langsung ke pemerintah daerah,dan dapatlah izin dari Sekda,” jelas Suzana.
Soal uang setoran pedagang apakah masuk ke kas daerah sebagai pendapat asli, Suzana mengaku tidak tahu menahu. Dia mengaku sama sekali tidak urusi soal uang.  Guna memperjelas persoalan, dewan kota akan agendakan rapat dengar pendapat bersama kecamatan dan kelurahan serta pihak pemerintah lainnya.
“Ini tentu tidak bisa kita diamkan saja. Semua harus jelas dulu. Makanya kita harus panggil mereka yang bersangkutan. Karena perbuatan ini berkaitan pula dengan peraturan yang ada di daerah ini,”jelas ketua komisi dua DPRD Kota, Baidari. (lay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *