RSUD M.Yunus Diminta BPKP Perbaiki Standar Pelayanan

RSUD M.Yunus Diminta BPKP Perbaiki Standar Pelayanan

BERBAGI
RSUD M Yunus Bengkulu

RBO, BENGKULU – Kepala BPKP Provinsi Bengkulu, Bram Rahmana mengatakan, nilai kinerja dari RSUD M.Yunus tergolong cukup bagus, meskipun ada beberapa aspek kinerja yang perlu mendapatkan perbaikan dan perhatian serius.
“Kesimpulan sementara menunjukan bahwa nilai kinerja dari Rumah Sakit M.Yunus adalah 60,25 persen, dalam kategori baik,” ungkapnya, kemarin saat acara rapat hasil evaluasi tata kelola BLUD RSUD M.Yunus Bengkulu oleh Tim BPKP Provinsi Bengkulu.
Dari sepuluh komponen yang mereka nilai, lanjutnya, ada empat aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius. Yaitu aspek kebijakan dan prosedur kerja dengan nilai 45,45 persen. Sedangkan aspek pengelolaan keuangan mendapatkan skor 38,10 persen.
“Kemudian aspek standar pelayanan minimal, yang mungkin paling buruk, yaitu 25 persen, ini nilainya satu dari empat. Serta aspek akuntabilitas kerja sekitar 28,57 persen. Semua ini perlu perbaikan-perbaikan serius,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga berharap, agar RSUD M.Yunus dapat dibentuk kembali Dewan Pengawas. Hal ini sesuai aturan yang ada, agar Direksi tidak bekerja sendiri serta Dewan Pengawas dapat mengoreksi kinerja dari Direksi.
“3 elemen dari BLUD, yaitu pemilik, pengawas dan direksi, harus mengambil perannya masing-masing dan direksi perlu Dewan Pengawas agar kinerjanya menjadi lebih  baik,” tegasnya.
Dibagian lain, Plt.Sekdaprov Bengkulu, H.Gotri Suyanto berharap, RSUD.M.Yunus Bengkulu  dapat meningkatkan pelayanannya, serta menjadi salah satu rumah sakit kebanggaan Provinsi Bengkulu.
“Esensi dari BLUD adalah meningkatkan pelayanan dan efisiensi anggaran. Saya berharap rumah sakit kita ini dapat  meningkatkan mutu serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat Bengkulu,” terangnya.
Menurutnya, jika Rumah Sakit Daerah  tidak dapat meningkatkan pelayanannya, maka akan ketinggalan dan kalah bersaing dengan rumah sakit lainnya.
“Pemda Provinsi berharap adanya komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanannya,” tegasnya.
Ditambahkan, kinerja dari RSUD ini memang perlu adanya dewan pengawas. Apalagi saat ini RSUD M.Yunus masih belum ada dewan pengawasnya.
“Pemda Provinsi akan mengusulkan kembali Dewan Pengawas agar dapat memberikan arahan dan pengawasan pada kinerja RSUD,” pungkasnya. (ags)