RIPPDA Kemajuan Pariwisata Bengkulu

RIPPDA Kemajuan Pariwisata Bengkulu

BERBAGI
ADIT/RBO: RIPPDA Kemajuan Pariwisata Bengkulu

RBO, BENGKULU – Menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai salah  satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, maka perlu adanya keterpaduan analisa, strategi, dan kebijakan kepariwisataan yang dapat menjadi rujukan, pedoman, arah pembagunan pariwisata secara jangka panjang. Menindaklanjuti itu, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu melakukan FGD review Rencana  Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (Rippda) dan draft Perda tahun 2017.
“FGD ini sebagai  metode pengumpulan data primer dalam proses penyusunan review RIPPDA Provinsi Bengkulu.  Dan juga untuk evaluasi terhadap implementasi rencana dan perubahan yang terjadi, baik perubahan pada kebijakan nasional maupun daerah,” terang Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Drs. H. Januar Jumalinsyah saat membuka acara Rippda kemarin.
Sementara itu, ketua tim tenaga Ahli Rippda Provinsi Bengkulu, Ir. Zamdial, M.Si menuturkan, pemerintah harus hadir dan berperan penuh dalam pengembangan kepariwisataan. Rippda ini penting untuk pembangunan kepariwisataan daerah dan sudah saatnya sektor pariwisata ini jadi andalan.
“Pemerintah harus hadir dan peduli dengan pariwisata ini. Ini contoh kecil ketika puspa langka, bunga Rafflesia mekar. Sadar atau tidak pemerintah belum hadir disana. Malah para komunitas yang hadir dan aktif ketika bunga ini mekar. Yang buat tulisan bunga Rafflesia itu mekarpun dari komunitas. Bukan dari pemerintah. Nah, ini contoh kecil saja, pemerintah belum sepenuhnya sadar. Berdasarkan data yang saya miliki, Bengkulu hanya rebut 0,12 persen dari seluruh wisatawan mancanegara. Kemudian untuk pembangunan pariwisata Bengkulu ini butuh dana Rp 20 triliun. Bagaimana caranya? Ya kita harus tingkatkan kinerja dan cari stakeholder untuk mitra pembangunan sektor pariwisata. Maka dari itu, Rippda ini penting sebagai acuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Bengkulu. Dari Rippda ini akan ada keterpaduan analisa, strategi, dan kebijakan kepariwisataan yang dapat menjadi rujukan, pedoman, arah pembagunan pariwisata secara jangka panjang,” ujarnya saat menyampaikan materi dihadapan puluhan peserta.(ae2)