Laporan ke Ombudsman Bengkulu Terus Meningkat

Laporan ke Ombudsman Bengkulu Terus Meningkat

AGUS/RBO: Plt.Gubernur, Kepala Ombudsman Bengkulu, serta puluhan wartawan lokal dan nasional di Bengkulu poto bersama usai pembukaan FGD Sinergitas Ombudsman dan media dalam perbaikan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu, kemarin (18/9) disalah satu hotel di Kota Bengkulu.
BERBAGI:

Ombudsman Bengkulu Gelar FGD Bersama Media Massa

RBO, BENGKULU – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Herdi Puryanto, SE mengatakan, laporan masyarakat yang dilayangkan melalui Ombudsman RI Bengkulu terkait pelayanan publik meningkat dari tahun ke tahun.
Rinciannya, pada tahun 2014 Ombudsman Bengkulu mendapatkan laporan masyarakat sebanyak 122 laporan, tahun 2015 meningkat menjadi 127 laporan, tahun 2016 laporan meningkat kembali menjadi 174 laporan. Serta, hingga bulan September tahun 2017 ini laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Bengkulu sudah mencapai 179 laporan.
Sementara itu, Ombudsman Bengkulu sendiri memprediksi hingga akhir tahun 2017 mendatang laporan masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu bisa saja meningkat hingga 200 laporan.
“Adanya peningkatan jumlah laporan yang cukup signifikan ini bisa diartikan bahwa kesadaran masyarakat di Provinsi Bengkulu terkait dengan pelayanan publik sudah semakin meningkat,” tegasnya, kemarin (18/9) saat pembukaan Forum Group Discussion (FGD) yang bertema Sinergitas Ombudsman dan media dalam perbaikan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu yang digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu di salah satu hotel di Kota Bengkulu.
Acara kemarin dibuka langsung oleh Plt.Gubernur Bengkulu Dr.drh.H.Rohidin Mersyah, MMA dan dihadiri puluhan wartawan peserta FGD yang berasal dari berbagai media lokal dan nasional di Bengkulu. Baik itu media cetak, online, tv dan audio.
Dijelaskan, Ombudsman RI berdasarkan UU nomor 37 tahun 2008 memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang telah diatur. Seperti pada pasal 6 yang berbunyi Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan dan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
“Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan kepatuhan, keadilan, nondiskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan,” jelasnya.
Ditambahkan, pada tahun 2016 silam, pihak Ombudsman Bengkulu telah melakukan survei dan riset terkait kepuasan masyarakat terhadap standar pelayanan publik di lima Pemda. Yakni, Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Lebong dan Mukomuko. Hasilnya, hanya Provinsi Bengkulu yang berada di zona hijau, sedangkan empat kabupaten/kota ada yang berada di zona kuning dan merah.
Dijelaskan Herdi, lebih lanjut, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ombudsman Bengkulu tidak dapat bekerja secara parsial, harus bersinergi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan pihak media massa. Salah satu penyebabnya jumlah anggota yang belum maksimal memadai.
“Makanya agenda FGD ini kita gelar guna membangun sinergitas antara Ombudsman Bengkulu dengan media dalam rangka perbaikan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu. Harapan kita pelayanan publik kedepan semakin baik dan bebas dari maladministrasi. Pasalnya, media massa merupakan pilar ke-4 demokrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Plt.Gubernur Bengkulu Dr.drh.H.Rohidin Mersyah,MMA memberi apresiasi terhadap kegiatan FGD yang digelar Ombudsman Bengkulu.
“Saya rasa kegiatan ini sangat positif dan memiliki banyak manfaat dalam rangka menuju perbaikan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu,” tegasnya.
Dijelaskan Rohidin, Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 berada diperingkat 28 nasional terkait standar pelayanan publik dan berada di zona merah. Namun, lanjutnya, pada tahun 2016 Provinsi Bengkulu melesat masuk di peringkat 10 besar standar pelayanan publik dan berada di zona hijau terang.
“Tapi itu base on administrasi, personil dan data. Yang paling penting itu ruh pelayanan harus terus meningkat, harus ada progress, kalau nggak pelayanannya itu hampa, jadi ruh nya harus ada,” tegasnya.
Ditambahkan, pemerintahan memiliki tiga fungsi. Yakni fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi regulasi.
“Kontrol pemerintah dibutuhkan, karena kunci pelayanan publik adalah transparansi, itu nilai pokok terkait Good Government,” pungkasnya. (ags)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

4 × one =