Senator Riri Imbau Kemenag Awasi Biro Perjalanan Umroh

Daerah Ekonomi & Bisnis Featured Nasional Pendidikan

RBO, BENGKULU – Senator termuda Indonesia, Riri Damayanti John Latief S.Psi, meminta kepada Kementerian Agama RI untuk mengawasi seluruh biro perjalanan haji dan umroh di seluruh Indonesia secara ketat.

“Kasus First Travel harus jadi yang terakhir. Jangan sampai terulang kembali. Pengawasan dan evaluasi terhadap semua biro perjalanan harus diperketat,” ungkap Riri, kemarin (19/9).

Riri menjelaskan, korban First Travel di Bengkulu mencapai 300 orang lebih. Resah karena sudah menyetorkan uang, tapi tak kunjung berangkat, sebanyak 26 orang dari 300 lebih jemaah itu pernah difasilitasi oleh Kementerian Agama RI melalui Dirjen Haji dan Umrah untuk bertemu dengan pihak perusahaan bermasalah tersebut.

“Meski begitu, tetap saja jadwal keberangkatan mereka tidak jelas. Keterlibatan Kementerian Agama RI disini patut dipertanyakan,” urainya.

Senator muda ini menjelaskan, ada banyak biro perjalanan yang menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Di Bengkulu sendiri terdata ada 26 agen perjalanan ibadah haji dan umroh.

“Dari 26 itu, baru empat yang telah mengantongi rekomendasi dari Kemenag Bengkulu. Padahal, banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh biro perjalanan sebelum menyelenggarakan haji dan umroh. Salah satunya adalah tentang kewajiban fasilitas medis untuk mengantisipasi adanya jemaah yang jatuh sakit. Permasalahan ini tentu harus menjadi perhatian bersama mengingat tugas utama negara adalah melindungi segenap warganya,” katanya.

IAIN Bengkulu, tambah Riri telah mendirikan Program Studi Manajemen Haji dan Umrah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Republik Indonesia. Nomor: 3512 tahun 2016. Program studi ini sangat strategis untuk mencetak profesional dibidang Bisnis Manajenem Haji dan Umrah.

“Sayangnya, alih status IAIN Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri belum terwujud. Sebagai salah satu program studi yang penting, Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh harus mendorong Kementerian Agama RI untuk memasalkan agar program studi yang sama dibuka di Universitas Islam Negeri di seluruh Indonesia,” papar Riri.

Ia juga berharap Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh harus secara berkelanjutan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait jika ada masyarakat akan melakukan umroh. Masyarakat harus diberikan pemahaman tata caranya sehingga kasus seperti dialami jemaah Frist Travel tak terulang lagi.

“Dan juga agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan promo-promo dilakukan oleh pihak travel dalam menawarkan jasa umroh murah,” pungkasnya. (idn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *