Tanpa SBU, Ada Potensi Penyelewengan Dana Desa

Tanpa SBU, Ada Potensi Penyelewengan Dana Desa

5
BERBAGI
Seno/RBO: Pelatihan Teknis Pamsimas.

RBO, MUKOMUKO – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Anak Bangsa (LAB) menyoroti, perlu adanya acuan pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan Dana Desa (DD). Hal ini juga senada dengan pendapat anggota dewan yang disampaikannya beberapa waktu lalu.

Ketua LSM Laskar Anak Bangsa Kabupaten Mukomuko, Munawir menyebutkan, tidak adanya Standar Biaya Umum (SBU), khusus Dana Desa pada saat ini berpotensi terjadinya penyelewengan dana desa.

Sebab, tegasnya, pada saat perencanaan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) tidak ada patokan pembiayaan yang membatasi pengalokasian dana.

“Kalau sekarang inikan kesannya terserah Pemerintah Desa dan pengelola dana desa masing-masing. Syukur-syukur kalau apa yang direncanakan sesuai dengan harga di umum di Mukomuko, kalau ada pembengkakan harga, ini yang dikhawatirkan,” beber Nawir.

Selain itu, Pemdes juga mempunyai patokan ukuran material-material yang dipakai dalam pembangunan.

“Masa ada desa dalam rap anggarannya mencantumkan pembelian gorong-gorong berdiameter 90 cm. Inikan bagian dari ketidakpahaman. Umumnya kan ukuran gorong-gorong itu 80 cm, 100 cm atau 150 cm. Walaupun ini tidak fatal, takutnya banyak item ditemukan seperti ini, akhirnya nanti menimbulkan masalah. Padahal cuman gara-gara ukuran,” sampainya.

Walaupun dalam prosesnya pembangunan desa didampingi oleh pendamping teknis, lanjutnya, tetap saja tidak mampu mengontrol secara keseluruhan. Dengan adanya ketetapan SBU nanti, masing-masing desa bisa mengontrol sendiri sesuai acuan SBU.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Mukomuko bisa melibatkan potensi-potensi di bidang teknis dalam merumuskan SBU ini. Harapannya, meskipun ditingkat desa, penggunaan uang negara harus merujuk pada aturan-aturan yang berlaku.

“Inikan uang negara juga. Apa bedanya dengan APBD. Pembangunan di Kabupaten harus merujuk pada SBU yang sudah ditetapkan. Hendaknya desa juga seperti itu. Nantikan bisa OPD terkait yang menyusun, ini demi kebaikan pembangunan di desa,” pungkas Nawir. (sam)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

four × one =