Adil, Motor Dinas RT/RW Dibagi Setelah Pilwakot

Adil, Motor Dinas RT/RW Dibagi Setelah Pilwakot

8
BERBAGI
Ketua DPRD Kota Bengkulu - Erna Sari Dewi

Biar Tak Ada Unsur Politik

RBO, BENGKULU – Pembagian motor dinas pada Ketua RT/RW se Kota Bengkulu rawan dipolitisir. Agar program itu murni untuk rakyat dan tulus, sebaiknya DIBAHAS dan DIBAGIKAN setelah pemilihan Walikota Bengkulu 2018.

Dalam pembahasan KUA-PPAS untuk APBD Perubahan Tahun 2017, menurut Ketua DPRD Kota Bengkulu, Erna Sari Dewi (ESD) mereka masih akan mengkaji dan melihat lagi dasar payung hukum untuk pemberian kendaraan operasional berupa motor dinas bagi 1517 Ketua RT dan RW seKota Bengkulu.

“Untuk motor dinas RTRW itu, kembali pada saya, itu gampang. Tetapi kami akan melihat apakah ada aturan dasar payung hukumnya atau tidak. Kami juga tidak mau mengiming-imingi karena saat ini suhu politik masih sangat tinggi. Semua bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan. Tetapi kami akan melihat kembali aturan dan mohon maaf kami sangat menjaga masyarakat kami, jangan sampai nanti karena adanya motor dinas untuk para Ketua RT dan RW malah menjadi polemik di tengah masyarakat,” ungkap ESD, kemarin.

Jadi lanjut politisi perempuan NasDem ini, jangan sampai nanti Ketua RT nya bermasalah dengan hukum akibat pemberian sepeda motor.

“Artinya kembali apakah itu ada dasar aturan hukumnya pemberian sepeda motor tersebut? Yang membolehkan pengadaan sepeda motor itu?. Disini sebenarnya kami sangat paham bahwa kinerja para Ketua RTRW ini perlu diberikan sebagai kendaraan operasional sebagai ujung tombak pemerintah,” ujar dia.

Namun untuk usulan kenaikan BOP 1517 Ketua RTRW se Kota Bengkulu dari Rp 325 ribu menjadi Rp 500 ribu, ESD menegaskan bisa jadi. “Kalau kenaikan BOP itu bisa jadi mungkin, tapi kita akan duduk dulu bersama TAPD dari Pemda Kota Bengkulu guna membahas kembali usulan tersebut,” sampainya.

Sementara itu, dari Ketua Forum Komunikasi RTRW Kota Bengkulu Drs Dharma Setiawan Kadar SH, menegaskan atas forum maka pihaknya sangat berharap apa yang telah dijanjikan oleh Walikota Helmi Hasan terkait kendaraan operasional berupa sepeda motor dan kenaikan BOP bisa secepatnya direalisasikan.

“Kita berharap di APBD Perubahan ini bisa direalisasikan untuk kenaikan BOP dan untuk sepeda motor, jika belum bisa di tahun 2017, untuk tahun 2018 kita harapkan bisa direalisasikan,” tegasnya.

Sementara itu para tokoh masyarakat pun menyambut baik rencana pembagian motor dinas pada Ketua RT/RW itu. Namun alangkah baiknya pembahasan dan pembagiannya tahun 2019 setelah pilkada selesai. “Kalau sebelum Pilkada dibagikan pasti akan jadi masalah politik. Bahkan akan tertarik-tarik banyak kepentingan politik. Bagi saja setelah Pilkada maka akan aman dan adil,” ujar tokoh masyarakat yang selalu netral ini. (idn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

five − 3 =