Muspani: RM Sudah Sangat Menderita

Muspani: RM Sudah Sangat Menderita

DEDI/RBO: Ridwan Mukti dan Istrinya Lily saat tiba di Mapolda Bengkulu dan langsung dimasukan ke dalam penjara sebagai titipan sampai 7 Oktober 2017
BERBAGI:

RM Tidak Minta Keistimewaan, Tapi Meminta Hak-Hak Hukum

RBO, BENGKULU – Kuasa Hukum Gubernur Bengkulu (nonaktif) Ridwan Mukti (RM), Muspani, SH menanggapi pemberitaan di sejumlah media massa di Bengkulu terkait dengan kliennya RM. Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang digiring dalam pemberitaan di sejumlah media massa tidak pada tempatnya lagi.
“Masa orang dihakimi seperti itu! Beliau sudah sangat menderita, masa ada lagi yang memberikan tekanan-tekanan seperti itu,” ungkapnya, kemarin (25/9) saat ditemui di kantor Gubernur Bengkulu usai bertemu Plt.Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah.
Dijelaskan, kliennya itu tidak meminta keistimewaan dalam kasus hukum yang tengah dijalaninya saat ini. Namun meminta hak-hak hukum yang melekat padanya.
“Yang saya katakan itu hak-hak hukumnya. Bukannya meminta keistimewaan. Karena dia tetap ditahan. Coba diberikan hak hukumnya. Karena, bagaimana mau dimulai sidang kalau dia sakit dan hakim juga akan menolak menyidangkannya kalau dia tidak sehat,” terangnya.
Dijelaskan dia lebih lanjut, salah satu hak seorang tahanan itu juga terkait soal kesehatan. “Itu hak. Saya mengatakan tidak mungkin dia itu bisa untuk memberikan pernyataan di persidangan kalau keadaannya tidak sehat. Loh, kenapa jadi berkembang itu jemput paksa? Baca KUHAP baik-baik. Kita ini ada aturan. Apa yang mau dijemput paksa pada RM itu? Sudah ditahan, paksa apalagi?” tegasnya.
Dijelaskan dia terkait dengan kondisi kesehatan RM masih ada hubungannya dengan kecelakaan yang dialami oleh mantan Bupati Musi Rawas itu belum lama ini.
“Kan ada enam yang patah dan sampai sekarang harus mengkonsumsi obat khusus. Kalau di Jakarta dia itu rutin setiap Minggu check up di Rumah Sakit. Nah, kalau disini tidak ada dokter kan. Kita kan tahu ini kan titipan. Polda tidak punya dokter khusus,” jelasnya.
“Kalau nanti terjadi apa-apa terhadap kesehatannya, siapa yang tanggungjawab? Kita tidak bisa salahkan Polda. Karena dia titipan disitu. Polda juga tidak bisa melakukan apapun, sementara KPK jauh disitu,” tambahnya.
Dijelaskan, atas statement dalam pemberitaan yang tidak pada tempatnya itu tentu memberikan efek pada kliennya.
“Itu tekanan psikis. Secara psikis harus punya persiapan terhadap masalahnya. Masa nggak boleh orang memikirkan nasibnya sendiri. Kenapa kita zalim seperti ini. Inilah gunanya hukum. Percayakan itu dengan pengadilan,” tegasnya.
Ditambahkan, pihaknya sudah membuatkan surat permohonan kepada KPK terkait pemindahan tempat penahanan. Namun belum digubris oleh pihak KPK RI.
“Jumat kemarin sudah diajukan lagi permohonan untuk pemindahan, tapi sekarang belum ada respon,” terangnya.
“KPK kayaknya tidak memberikan ruang. Karena ini kan hak asasi orang. Boleh secara hukum seperti itu, tapi hak orang tetap melekat dia untuk bertahan hidup, untuk beribadah, untuk mandi yang layak. Jadi, jangan ini dikatakan minta untuk diistimewakan. Kondisi dia itu memang tidak memungkinkan,” pungkasnya. (ags)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

17 − 17 =