Tersangka TIC Bisa Berjamaah

Tersangka TIC Bisa Berjamaah

10
BERBAGI
Ikrok/RBO: Kajari Kepahiang bersama tim BBWS, BPBD, BPN dan DPU melakukan pengecekan lahan TIC di Dusun Kepahiang, terlihat para petugas kesulit melalui medan jurang, Senin (25/09) siang.

Kajari: Kita Masih Kumpulkan Alat Bukti

RBO, KEPAHIANG – Pembelian lahan jurang untuk Tourist Information Centre (TIC) di Kelurahan Dusun Kepahiang tahun 2015 lalu sepertinya akan menyeret banyak pihak yang harus bertanggungjawab.
Pasalnya proses pembelian diduga merugikan keuangan negara (korupsi). Jadi penyidik memberikan sinyal akan menetapkan tersangka secara berjamaah.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepahiang H. Lalu Syaifudin, SH, MH, mengatakan saat ini pihaknya sedang mengumpulkan alat bukti dugaan korupsi dalam pembelihan lahan TIC dimaksud.

“Ini bagian dari penyidikan yang dilakukan oleh kami dalam mengumpul alat bukti. Kami dalam melakukan penyidikan selain melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang juga memeriksa objek yang dipersoalkan,”ujar H. Lalu, usai melakukan cek fisik lahan TIC, Senin (25/09) sekira pukul 13.30 WIB.

Dalam menangani pekara dugaan korupsi ini Kejari Kepahiang melibatkan pihak-pihak yang berkompeten, seperti Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepahiang, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kepahiang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepahiang dan tim Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang, Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Najamudin.

“Kita libatkan dari beberapa unsur, harapannya dari masing-masing unsur ini bisa mengasilkan hasil pemeriksaan lapangan untuk memperkuat alat bukti yang kita dapatkan, nantinya kita bisa buktikan perbuatan melawan hukum, membuktikan adanya kerugian negara yang timbul dan siapa yang bertanggungjawab,”ungkap Kajari.

Jadi lanjutnya pihak-pihak terkait ini seperti BPN mengukur luas lahan yang ada dan tim Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang, Sumatera Selatan, mengukur Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Tadi kita ukur berapa luas lahannya, ada hubungan dengan sungai atau tidak, namun tadi kita tidak jadi mengukur ke dalam sungai karena air kering, jadi pihak BBWS akan melakukan metode lainnya, hasilnya tunggu dipersidangan aja,”tuturnya.

Dijelaskan dia, dalam pemeriksaan ini pihaknya akan secepatnya berkoordinasi dengan semua pihak termasuk dengan Badan Pemeriksan keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu untuk menghitung ada tidaknya kerugian negera yang timbul. Bila ada kerugian dan dugaan melawan hukum Kajari mengatakan akan ada orang bertanggungjawab.

“Selama ini saya menangani pekara korupsi, tidak pernah saya temui satu orang tersangka, kecuali ada yang mati,”tutupnya. (izu)

Data terhimpun pada tahun 2015 lalu Pemerintah Kabupaten Kepahiang melakukan pengadaan lahan untuk TIC. Dalam dokumen pengadaannya lahan tersebut dihargai Rp 3,7 miliar rupiah. Tetapi Kementerian Pariwisata tidak tertarik dengan lahan tersebut, sehingga TIC gagal dibangun dan akhirnya dibangun di lahan milik Kementerian Pertanian di kawanan Kelobak atau samping DPRD Kepahiang. Parahnya lagi dalam perjalanan waktu terungkap hal lainnya. Dimana pembelian lahan kepada pemilik pertama tidak seharga Rp 3,7 M, tetapi hanya seharga Rp 65 Juta dengan sistem pembayaran dua tahap, tahap pertama Rp 40 juta dan tahap kedua Rp 25 Juta. Atas perbuatan itu diduga oknum dimaksud telah merugikan keuangan negera Rp 3,1 M. (izu)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

eight + 1 =