UJH: Saya Menyesal Terlalu Percaya Bawahan

UJH: Saya Menyesal Terlalu Percaya Bawahan

13
BERBAGI
Dedi/RBO: UJH saat mengikuti proses persidangan kemarin

JPU Yakin UJH Salah, Versi PH Soal Adm Saja

RBO, BENGKULU – Mantan Gubernur Bengkulu Ustad H. Junaidi Hamsyah (UJH) kemarin Senin, (25/9) kembali diadili di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu. Sidang Agenda mendengarkan keterangan terdakwa itu dipimpin oleh Majelis hakim Dr Jonner Manik SH, MH.
Dalam persidangan itu Junaidi Hamsyah menyampaikan kronologis penandatanganan SK Z.17 tentang tim Pembina RSMY Bengkulu yang telah merugikan negara ini. Dia mengaku waktu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu bisa membuat sebuah Perda. Bisa membuat sebuah keputusan sesuai dengan UU peraturan Daerah. Awalnya dirinya menjabat sebagai Plt Gubernur, RSMY itu statusnya adalah BLUD.
“Rumah Sakit itu berstatus BLUD sejak tahun 2009. Waktu saya menjabat sebagai Wakil Gubernur, saya tidak tahu adanya SK Nomor 148 tahun 2009 Tentang pengawasan RSMY itu. Dalam SK tersebut wakil gubernur disebut sebagai ketua tim pembina dan dalam SK tersebut ada jasa untuk tim pembina manajemen RSMY, saya tidak mengetahui isi SK itu demikian,” bebernya di muka persidangan itu kemarin.
Kemudian dia juga mengaku untuk penerbitan SK Z.17 itu memang dirinya yang menandatangani berdasarkan usulan dari RSMY. Sebelumnya usulan tersebut sampai dengan dia terlebih dahulu ke Sekda, Asisten-asisten, dan biro hukum, setelah itu barulah usulan SK itu sampai dengan dirinya sudah diparaf, menunjukkan tanda bahwa usulan SK tersebut sudah ditelaah. Melihat tanda tersebut tersebut dirinya langsung menandatangani untuk penerbitan SK tersebut.
“Saya percaya dengan bawahan saya pada saat itu. Saya meyakini bahwa bawahan saya bekerja sesuai dengan Tufoksinya, dan usulan SK itu sudah ada paraf dan sudah ditelaah sesuai dengan prosedur. Saya tidak sempat melihat isi dari usulan SK itu. Saya hanya melihat kop dan tanda tangan yang membuktikan bahwa usulan SK tersebut sudah ditelaah dan saya langsung menandatanganinya,” jelasnya.
Di muka persidangan itu dia juga mengatakan, sebelumnya dirinya tidak mengetahui bahwa ada jasa 13 persen untuk Ketua tim pembina. Setelah hal itu diketahui dirinya langsung melakukan cross check ke RSMY tersebut. Ternyata memang benar ada 0,17 persen untuk tim pembina dari semua pendapatan RSMY itu.
“Memang di SK tersebut terdapat pembayaran jasa untuk tim Pembina. Tetapi saya tidak pernah menerima uang itu,” tegasnya di muka persidangan itu.
Setelah mengetahui kasus masalah SK itu dirinya langsung turun ke lapangan untuk melakukan cross check, saat itu kebenaran terungkap memang ada jasa untuk tim Pembina RSMY itu berdasarkan SK Z.17 yang ditanda tanganinya.
“Setelah saya mengetahui kebenaran ada honor untuk tim Pembina RSMY itu, saya langsung mencabut SK tersebut akhirnya SK itu diusut,” terangnya.
Selama SK itu belum diketahui keberannya, dirinya mengakui tidak pernah membahas SK itu dengan bawahannya demikian juga dengan bawahannya tidak pernah mengajak dirinya untuk membahas SK Z.17 itu.
“Memang saya tidak pernah mengajak bawahan saya, begitupun bawahan saya juga tidak pernah mengajak saya untuk membahas masalah SK itu, Saya pikir SK itu tidak masalah karena sebelum saya tanda tangani SK itu sudah ditelaah sesuai dengan prosedurnya,” pungkasnya.
Kemudian dia juga mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah menerima honor itu tim Pembina RSMY itu, namun dirinya siap bertanggung jawab dana sebesar 13 pesen mengalir kepadanya.
“Saya menyesal terlalu percaya dengan bawahan saya waktu itu. Waktu itu saya percaya dengan bawahan saya bahwa mereka bekerja sesuai dengan prosedur. Sekarang dana yang dituduhkan mengalir dengan saya itu sudah saya titipkan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu meskipun uang itu tidak pernah saya terima, saya siap bertanggung jawab,” pungkasnya di muka persidangan itu.
Seusai UJH menyampaikan kronologis penandatanganan SK itu, Malis hakim kembali menunda persidangan dan dilanjutkan pada Rabu 4 Oktober mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan.
Sementara itu ketua tim JPU Heriyanto, mengatakan, seusai dengan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa tadi memang terdakwa menyesali perbuatannya. Tetapi walaupun terdakwa tidak ada kesengajaan untuk menandatangani SK itu, namun dalam teori pidana sengaja itu bukan mesti sengaja sebagaimana dimaksud, tetapi ada namanya sengaja sebagai kepastian. Terdakwa sebagai pimpinan, yang tahu dan sudah tandatangan harusnya mengontrol itu semua.
“Walaupun dia mengatakan dia menyesal dan dia tidak sengaja dan tidak mengetahui. Tetapi dia tidak bisa dilepaskan dari jabatan sebagai gubernur dan ketua Pembina RSMY itu, secara hukum itu tetap dikatakan sengaja, dia selaku gubernur dan dia sadar menanda tangani ada honor segala macan tetapi dia tidak bekerja tidak mengawasi dan anggaran keluar di sinilah sengajanya,” terangnya seusai persidangan itu kemarin.
Memang SK itu sudah dicabut oleh terdakwa, tetapi waktu pencabutannya itu semuanya sudah berjalan dan sudah diketahui bahwa SK itu bermasalah.
“Setelah menandatangani SK itu dia langsung mencabut, tetapi pencabutannya itu sudah ada rentang waktu,” ucapnya.
Di sisi lain, Rodiyanto selaku Penasihat Hukum (PH) terdakwa Junaidi Hamsyah, saat dikonfirmasi mengatakan, sah-sah saja jika JPU berpandangan demikian. Apakah masalah kelalaian dalam administrasi juga bisa berakibat tindak pidana? Nanti dulu masih bisa diperdebatkan disitu.
“Penanda tanganan SK Z.17 itu dilakukan sesuai dengan kapasitas kewenangannya selaku gubernur, kewenangan sebagai gubernur itu tentu terikat pada ketentuan UU yang berlaku. Tetapi kewenangan yang dilakukan oleh gubernur itu lalai harus dibuktikan dulu, lalai kenapa? Apakah lalai itu melampaui kewenangannya? Atau kewenangannya sudah habis ini yang harus kita buktikan dulu,” pungkasnya.
Terkait dengan penitipan uang itu kata dia, menunjukkan sebagai itikad baik terdakwa akibat dari tindakan terdakwa diangap telah merugikan negara, oleh karena itu terdakwa bersedia bertanggung jawab.
“Terdakwa berniat baik dan bertanggung jawab dana yang diperkirakan mengalir dengan dia demikian, oleh karena itulah terdakwa menitipkan uang Rp 100 Juta ke rekening penitipan Kejari Bengkulu,” demikian tutup dia.(ide)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

5 × 4 =