UPTD Balai Metrologi Diserahkan ke Pemkot

UPTD Balai Metrologi Diserahkan ke Pemkot

AGUS/ RBO: Gubernur Rohidin Mersyah foto bersama Walkot Bengkulu Helmi Hasan usai agenda serah terima, kemarin (25/9).
BERBAGI:

Rohidin: Gaji Mereka Aman Hingga Desember Dibayar Pemprov

RBO, BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemperov-red) Bengkulu menggelar agenda penandatanganan berita acara serah terima personel sarana dan prasarana dan dokumen (P2D) UPTD Balai Metrologi dari Pemerintah Provinsi Bengkulu ke Pemerintah Kota Bengkulu di GSG kantor Gubernur Bengkulu, Senin kemarin (25/9).
Turut hadir dalam acara kemarin, Plt.Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Walikota Bengkulu Helmi Hasan, Wabup Seluma Suparto, beserta tamu penting lainnya.
Sementara itu, pasca agenda serah terima aset kemarin, Rohidin meminta agar UPTD Metrologi dapat bekerja secara profesional.
“Kerjakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat langsung. Seperti verifikasi tera ulang terhadap timbangan dan sebagainya di pasar-pasar dan toko-tokoh itu kan, mereka ini ketika ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota akan lebih baik. Karena jarak kendalinya kan lebih dekat,” tegasnya, kemarin.
Tak hanya itu, Rohidin juga berharap dengan pengalihan kewenangan ini pelayanan akan lebih bagus, akan lebih cepat dan efisien. Pasalnya, menurutnya, selama ini tangan provinsi terbatas menjamah 9 kabupaten 1 kota.
“Pindah kewenangan itu ibarat pelayanan pindah kamar saja dari provinsi ke kota. Maka aset kita serahkan, silakan pindahkan, status pegawai kita pindahkan jadi gaji mereka aman hingga Desember tetap dibayar oleh Pemprov Bengkulu, terhitung Januari 2018 baru menjadi tugas Pemda Kota,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Disperindag Kota Bengkulu Hj.Dewi Dharma,M.Si mengatakan,
pihaknya akan segera bekerja pasca serah terima peralihan aset kemarin.
“Setelah ini dari personel dulu akan kita tata. Setelah itu kita akan melapor ke pusat untuk mengambil cap dulu. Karena dari sana situ kita ada dasar hukumnya untuk mentera ke lapangan, kapan ? dalam waktu dekat ini,” jelasnya.
Pasar yang utama itu, lanjutnya, masalah timbangan pasar. Kedua, SPBU, bandara, bisa juga KWH dari listrik. Kalau ada masalah karena UU nya jelas kita bisa menindaklanjutinya dengan memberikan sanksi.
‘’Seperti UU Perlindungan Konsumen dan pengawasan dari kita, kalau mereka legalitas izin , mungkin izinya akan kita cabut,” pungkasnya.
Sekadar informasi, nilai aset UPTD Balai Metrologi mencapai Rp 4 miliar. Rinciannya, gedung Rp 3 miliar lebih, lahan Rp 115 juta, serta peralatan Rp 800 juta. Personel yang bekerja sebanyak 12 orang. (ags)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

2 × 2 =