Kalau 3 Tahun di Penjara, Mantan Gubernur Keberatan

Kalau 3 Tahun di Penjara, Mantan Gubernur Keberatan

Dedi/RBO UJH sedang bersalaman dengan PH seusai persidangan kemarin
BERBAGI:

 

PH: Sudah Titip Rp 100 Juta, Honor 32 Juta Tak Ada Bukti

RBO >> BENGKULU >>  Mantan Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah (UJH) kemarin dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) 3 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan dan membayar uang pengganti Rp 32 juta sekian. Jika tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman 1 bulan penjara.

       Sidang agenda pembacaan tuntutan itu diketuai oleh Majelis Hakim Dr Jonner Manik SH, MH dengan anggota Henni Anggraini SH, MH, dan Nic Samara SH, MH.

      JPU Novita SH, dalam tuntutannya menyampaikan, sesuai dengan keterangan saksi dan barang bukti yang terungkap dimuka persidangan bahwa terdakwa Junaidi Hamsyah (UJH)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang menguntung diri sendiri sebagaimana dituangkan dalam dakwaan subsidair yang disampaikan dimuka persidangan sebelumnya.

      “Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, JPU berkesimpulan terdakwa Junaidi Hamsyah dapat dibuktikan melanggar  dakwaan subsidair Pasal 3 Junto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan tuntutan seperti yang disebutkan di atas dan membayar sejumlah uang pengganti,” ujar Novita dalam pembacaan tuntutan itu di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin Jumat,(20/10).

      Setelah pembacaan tuntutan oleh JPU terdakwa UJH melalui Penashita Hukum (PH) mengajukan pembelaan, sehingga majelis hakim kembali menunda persidangan dan dilanjutkan pada Senin, 30 Oktober mendatang dengan agenda pembelaan.

      Sementara itu Rodianto SH, selaku PH terdakwa saat dikonfirmasi terkait dengan tuntutan yang dibacakan oleh JPU terhadap kliennya itu mengatakan, memang dalam uraian tuntutan JPU mengatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti. Namun yang terbukti adalah di dakwaan subsidair pasal 3. Kemudian analisis yuridis JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menguntungkan diri sendiri dengan jumlah nominal 32 juta sekian, dirinya selaku PH terdakwa menyesalkan nominal tuntutan yang disampaikan JPU itu tidak sesuai.

      “Kalau kita lihat dakwaan ada 3 klasifikasi yang dikenakan kepada terdakwa. Yang pertama menerima honor berdasarkan SK 148 dan itu tidak terbukti oleh JPU. Yang kedua, menerbitkan SK Z.17 yang tidak bisa kita bantah. Demikian juga dengan terddakwa sendiri mengaku memang hasil produk dari Gubernur, tetapi pembuatan SK Z.17 itu sudah sesuai dengan sistem. Kemudian  didakwakan oleh JPU terdakwa menerima honor Rp 32 Juta, kita tetap keberatan. Sebab, uang Rp 32 juta itu sesungguhnya di muka persidangan tidak ada bukti bahwa uang itu sampai ke terdakwa. Hanya saja ada satu saksi, yaitu Fitrawan mengatakan uang sebesar Rp 32 juta itu sampai dengan terdakwa, tetapi terdakwa membantah itu. Kemudian saksi Fitrawan itu juga berdiri sendiri, nanti kita tuangkan semua dalam nota pembelaan kita di persidangan selanjutnya,” bebernya seusai persidangan itu kemarin.

      Penerimaan honor yang dituduhkan oleh JPU ke kliennya itu, kata dia, dalam tuntutan itu tadi, JPU tidak membeberkan bahwa terdakwa sudah menitipkan uang sebesar Rp 100 juta di rekening Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu. Kemudian uang titipan itu juga kelebihan, sedangkan uang yang dituduhkan hanya Rp 32 juta sekian dan ditambah denda biaya perkara uang titipan itu masih kelebihan.

      “Uang yang kita titipkan ke rekening Kejari itu nanti kita tuangkan juga dipembelaan kita. Yang jelas sesuai dengan fakta yang terungkap di muka persidangan, kita merasa keberatan dan tidak ada rasa keadilan bagi kita terhadap tuntutan yang disampaikan oleh JPU itu,” terangnya.(ide)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

17 + four =