UJH Menyesal dan Minta Bebas

UJH Menyesal dan Minta Bebas

Dedi/RBO UJH bersalaman dengan PH seusai-persidangan beberapa waktu lalu
BERBAGI:

PH: Terbit SK Sudah Ditelaah dan Ada Nota Dinas

RBO >> BENGKULU >>  Mantan Gubernur Bengkulu, Ustad Junaidi Hamsyah (UJH) menyesal dan minta bebas. Soalnya kemarin, mantan gubernur itu kembali didudukan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu. Sidang dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya itu diketuai oleh Majlis hakim Dr Jonner Manik SH, MH.

      Rodianto, selaku PH terdakwa Junaidi Hamsyah, saat dikonfirmasi terkait dengan pleidoi yang dibacakannya di persidangan itu mengatakan, bahwa terdakwa Junaidi Hamsyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disampaikan oleh JPU dalam dakwaan sebelumnya. Yaitu dakwaan primair dan dan dakwaan subsidair. Sebab, banyak fakta dan barang bukti keterangan saksi yang terungkap di muka persidangan yang tidak menjadi pertimbangan JPU dalam tuntutan yang dibacakan sebelumnya itu. Semua yang disampaikan dalam sidang tidak menjadi pertimbangan. Sementara hasil analisa yuridis pihaknya maka menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya yaitu masalah uang Rp 100 Juta yang sudah dititipkan oleh terdakwa di rekening Kejari Bengkulu itu, sementara uang Rp 100 Juta itu dalam tuntutannya tidak disebutkan dan uang Rp 100 Juta yang dititipkan itupun juga kelebihan dalam pembayaran uang pengganti, denda dan biaya perkara disinikan juga menjadi pertimbangan dan juga sebuah itikad baik yang ditunjuk oleh terdakwa yang harus dipertimbangkan oleh majelis nantinya.

      “Kalau kita melihat hampir setiap unsur tuntutan terhadap klain kita ini bisa bebas. Mulai dari primair adalah memperkaya diri sendiri dan orang lain. Sementara fakta yang terungkap di perisidangan, JPU tidak bisa membuktikan itu adanya upaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kemudian untuk dakwaan Subsidair setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain, kata dengan tujuan inikan menunjukkan adanya niat. Sementara fakta yang terungkap di persidangan klien kita tidak ada niat sama sekali untuk menguntungkan diri sendiri dalam penerbitan SK Z.17 itu,” ujarnya kemarin.

Dijelaskannya, terbitnya SK Z17 itu berdasarkan usulan dari pihak rumah sakit . Usulan itupun dipersidangan terbukti bahwa usulan itu sudah ditelaah dan sudah diberi nota dinas menandakan bahwa usulan itu tidak ada masalah jika ditandatangani oleh Gubernur.

      “Penerbitan SK Z.17 itukan bukan dari klien kita. Tetapi itu adalah usulan dan kebutuhan dari rumah sakit itu sendiri. Sementara mekanisme birokrasi di Pemda Provinsi atas usulan itu sehingga ke meja gubernur saat itu melihat usulan itu sudah sah dan sudah diperiksa dan tidak ada masalah lagi. Sebab usulan itu masuk ke biro hukum, asisten-asisten dan lain sebagainya. Kalau kita mlihat selama di persidangan memang klien kita ini bebas dari semua unsur,” demikian tutup dia.(ide)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

six − five =