Potensi Zakat Rp 217 Triliun Pertahun

Potensi Zakat Rp 217 Triliun Pertahun

BERBAGI:

 

BAZNAS Setuju Zakat Dikelola Seperti Pajak

RBO >> BENGKULU >>  Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS-red) Prof.Bambang Sudibyo setuju dengan ide Menteri Keuangan (Menkeu-red) Sri Mulyani agar zakat dapat dikelola seperti pajak. Pasalnya, hal itu menurutnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

      Hal ini disampaikannya pada agenda Philantropi Learning Forum dengan tema “SDGs Sebagai Sarana Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemitraan” yang digelar di IAIN Bengkulu, kemarin (1/11).

      Dijelaskan dia, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam aturan itu disebutkan bahwa zakat dikelola oleh negara layaknya pengelolaan pajak. Hanya saja, lanjut dia, ada klausul yang mesti diubah.

      “Saya setuju dengan (pendapat) Menkeu, zakat itu dikelola seperti pajak. Tapi terlebih dahulu undang-undangnya diubah, zakat itu tidak lagi optional. Tapi wajib bagi semua muslim,” tegas mantan Menkeu dan Mendikbud RI ini.

      Ditambahkan, apa yang disampaikan oleh Menkeu kemarin merupakan amanat surat Al-Baqarah ayat 103. Bahwa zakat itu wajib dan dikelola oleh negara seperti halnya pajak. Kemudian pemerintah wajib memungutnya dan wajib bagi masyarakat untuk membayarnya.

      Jika hal ini terjadi, lanjut dia, maka akan terjadi lonjakan besar terhadap penerimaan zakat. Hal ini sama seperti yang sebelumnya telah dilakukan oleh Malaysia.

      “Zakat itu menjadi wajib dan siapapun yang membayar zakat. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam utang pajak,” terangnya.

      Kemudian zakat akan dikelola sesuai syariah Islam. Dengan demikian, dia berharap, kemiskinan akan semakin terkurangi. Sebab, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan 1 persen tiap tahunnya.

      Ditambahkan, potensi penerimaan negara dari zakat tergolong besar. Menurut data Baznas, potensi zakat di Indonesia sekitar Rp 217 triliun atau setara 18 miliar dolar AS per tahun atau lebih dari 10 persen anggaran pemerintah.

      Sayangnya, karena tidak dikelola dengan baik, jumlah zakat yang dikumpulkan tak mencapai 2 persen. Padahal, jika zakat, wakaf, dll dapat menjadi sumber pendanaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.

      Sementara itu, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin menjelaskan, potensi masyarakat Indonesia dalam kegiatan beramal dan berderma, serta peran Filantropi Indonesia sebagai sebuah asosiasi filantropi satu-satunya di Indonesia.

      Dalam kaitannya dengan isu SDGs (Sustainable Development Goals), Hamid Abidin juga menyampaikan tentang keberadaan SDG Philanthropy Platform, sebagai sebuah platform global yang mendorong pencapaian SDGs melalui sektor filantropi.

      “Philantropi itu seperti lembaga zakat. Philantropi itu tradisi menyumbang, berbagi dan beramal, kalau sekarang istilahnya dikemas dengan terminologi baru yakni Philantropi. Indonesia dikenal sebagai bangsa nomor dua dermawan di dunia setelah Myanmar,” pungkasnya. (ags)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

twelve − 2 =