Kata Anggota DPRD TPP Bermasalah

Kata Anggota DPRD TPP Bermasalah

BERBAGI:

RBO, BENGKULU – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Siption Muhady, S.Ag mengatakan, pemberian TPP yang diatur dalam Pergub No 73 tahun 2016, bertentangan dengan Perda No 06 tahun 2012 tentang pemberian TPP ASN di lingkungan Pemprov. Untuk dia menyarankan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk mengaudit Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang telah cair. Pasalnya pemberian atau pencairan TPP terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov tersebut, disinyalir bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

“Dimana pada pasal 22 ayat (1) dalam Pergub itu tadi TPP dibayarkan sebanyak 12 kali setiap tahun,” ungkap Siption, Minggu (5/11).

Sementara, lanjut Siption, dalam Perda No 6 tahun 2012 itu jelas-jelas menyebutkan, jika TPP hanya dibayarkan sekali dalam 1 tahun. “Dari sini artinya antara Pergub dan Perda tidak berkesesuaian. Seharusnya Pergub yang merupakan turunan dari Perda, harus mengacu pada Perda. Inikan malah sebaliknya, terkesan bertentangan,” tegas Politisi PKB ini.

Menurutnya, seharusnya antara Pergub dan Perda ini harus berjalan selaras, dan tidak boleh bertentangan. Tapi faktanya, Pergub malah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi diatasnya, yakni Perda.

“Padahal kami dari Fraksi Kebangkitan Nurani sudah berulang kali mengingatkan agar Pergub atau Perda dicabut. Sayangnya malah tidak digubris,” sesal Siption.

Lebih jauh dikatakannya, terkait masalah ini, bukan pihaknya tidak setuju jika pembayaran TPP diterapkan. Tapi hendaknya harus mengikuti koridor yang ada. “Kita sangat mengapresiasi adanya TPP ini, karena erat kaitannya dengan kesejahteraan ASN. Tapi itu tadi harus mengikuti mekanisme yang ada, makanya kami mendesak agar BPK mengaudit terlebih dahulu TPP yang telah cairkan,” tutupnya. (idn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

two × two =