Gema Takbir! Iringi Pembacaan Vonis UJH, 1 Tahun 7 Bulan

Gema Takbir! Iringi Pembacaan Vonis UJH, 1 Tahun 7 Bulan

BERBAGI
Dedi/RBO: UJH yang dikerumuni anggota majelis taklim seusai persidangan kemarin
BERBAGI:

PH: Putusan Hakim Belum Memenuhi Rasa Keadilan

RBO, BENGKULU – Allahuakbar! Gemuruh suara takbir di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu kemarin. Suara belasan majelis taklim itu menggema saat Mantan Gubernur Bengkulu Ustad Junaidi Hamsyah (UJH) divonis dalam persidangan itu. Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa UJH 1 tahun 7 bulan dengan denda Rp 50 Juta subsidair 1 Bulan penjara dan membayar uang pengganti Rp 32 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 bulan penjara.

Sidang dengan agenda pembacaan Putusan itu diketuai oleh Majelis hakim Dr Jonner Manik SH,MH didampini hakim anggota Heni Anggraini SH,MH dan Nic Samara SH,MH.

Majelis Hakim Dr Jonner Manik dalam amar putusannya menyampaikan, bahwa berdasarakan fakta, keterangan saksi, saksi ahli dan barang bukti yang terungkap di muka persidangan menyatakan terdakwa Junaidi Hamsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Adapun hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian hal yang meringankan terdakwa selama proses persidangan bersikap sopan dan santun.

“Berdasarkan analisa yuridis majelis hakim menyatakan terdakwa Junadi Hamsyah terbukti bersalah sebagai mana diatur dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana sebagaimana disebut diatas,” ujar majelis hakim dimuka persidangan itu kemarin.

Sementara itu Rodyansah SH, selaku Penasihat Hukum (PH) terdakwa Junaidi Hamsyah saat dikonfirmasi terkait dengan putusan Majelis hakim itu menyatakan, putusan yang disampaikan oleh majelis hakim terhadap kliennya itu dirinya merasa keberatan. Sebab perbuatan pejabat tata usaha negara yang disandang oleh oleh kliennya saat itu dikategorikan perbuatan pidana. Dan menggunakan cara pandang administrasi dan tidak menggunakan cara pandang pidana. Kalau menggunakan cara pandang pidana tentu beranjak ke kerugian negara. Sementara hakim mengadilinya dengan pidana bawah SKZ.17 itu tidak sah dan bertantangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Ya putusan yang disampaikan oleh majelis hakim itu. Saya sendiri selaku PH yang mendampingi terdakwa belum memenuhi rasa keadilan terhadap putusan hakim itu,” ujarnya seusiai persidangan itu kemarin.

Apakah mengajukan panding terkait dengan putusan hakim itu kata dia, sejauh ini pihaknya masih pikir-pikir dan belum ada kepastian apakah mengajukan banding atau tidak.

“Banding atau tidak sekarang ini kita belum putuskan ya. Nanti kita kompromi terlebih dahulu dengan terdakwa, karena untuk mengajukan banding itukan haknya terdakwa. Kalau untuk saat ini kita masih pikir-pikir,” kata dia.

Data yang terhimpun RADAR BENGKULU sidang putusan mantan orang nomor satu di Provinsi Bengkulu itu kemarin dipadati belasan anggota majelis taklim dari berbagai kabupaten. Ada yang dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah dan juga ada majelis taklim dari Kota Bengkulu. Dalam proses persidangan itu setelah majelis hakim menyatakan terdakwa Junaidi Hamsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa UJH. Ruang sidang itu gempar dengan suara gemuruh lantunan takbir.(ide)