Hearing,Kisruh Pilkades Urai Semakin Tak Jelas

Hearing,Kisruh Pilkades Urai Semakin Tak Jelas

BERBAGI
Berlian/RBO Camat Ketahun, Abdul Hadi dan perwakilan warga Linmas Jaya, Simpang Batu dan Sebayur Jaya saat hearing di DPRD BU kemarin
BERBAGI:

Sonti : Penundaan Pilkades Urai Langgar Aturan

RBI, ARGA MAKMUR – Guna menindaklanjuti kisruh Pilkades Urai Kecamatan Ketahun BU yang dinilai dewan ditunda secara sepihak oleh Pemkab BU,kemarin Komisi I DPRD BU menggelar hearing di ruang sidang Utama Kantor Wakil rakyat tersebut.

Dari pantauan RBI, dalam hearing yang dihadiri Angggota Komisi I DPRD BU Sonti Bakarah,SH, Supriyanto,S.Sos, Meherianto,S.IP dan Agus Riyadi,S.SN, sedangkan dari Pemkab BU hadir Kabag Hukum Andi, Daniel, Kabag Pemdes Sudarman, Kadis Dukcapil Juhirjo,dan Kadis PMD BU Budi Sampoerno.

Untuk delegasi dari Ketahun hadir Camat Ketahun, Abdul Hadi, 3 orang perwakilan dari eks desa persiapan Linmas Jaya, Simbang Batu dan Sebayur Jaya, yang mengklaim merupakan bagian desa Urai, namun ditolak oleh Warga 3 Dusun Desa Urai dalam Pilkades Urai,lantaran merasa 3 dusun itu saat ini bukan bagian dari Desa Urai yang berada di Kecamatan Ketahun. Sedangkan Linmas Jaya, Simpang Batu dan Sebayur Jaya saat ini secara georafis berada di dalam wilayah Kecamatan Pinang Raya.

Pada hearing ini terungkap bahwa warga Linmas Jaya, Simpang Batu dan Sebayur Jaya ternyata mengantongi KTP Desa Urai, walau dengan tegas dalam proses pengurusan KTP tersebut ditolak Pemdes Urai,lantaran merasa tidak pernah mengeluarkan dokumen kependudukan bagi warga Linmas Jaya, Simpang Batu dan Sebayur Jaya tersebut.

Dalam hearing yang berakhir deadlok kemarin, tidak menghasilkan keputusan yang final dan memuaskan bagi semua pihak.
Sekretaris Komisi I DPRD BU,Sonti Bakarah,SH,dengan keras mengecam amburadulnya tata kelola administrasi kependudukan di BU. Terutama terhadap administrasi di Linmas Jaya, Simpang Batu, dan Sebayur Jaya yang tak melalui mekanisme Pemdes Urai, namun punya KTP Urai.

Terkait penundaan tahapan Pilkades di Desa Urai yang sebelumnya telah disahkan dalam Perda Pilkades serentak BU, politisi PDIP ini sangat menyayangkan dan menuding Pemkab BU melanggar aturan. Sebab secara sepihak menunda Pilkades Urai. Padahal berdasarkan aturannya tidak kewenangan Kabupaten dan Kota untuk menunda Pilkades. Sebab, yang bisa menundanya hanya Kementerian Dalam Negeri RI.(bri)