Pemprov Diminta Tegas Soal Warga Ambil BB

Pemprov Diminta Tegas Soal Warga Ambil BB

RBO/Iwan H Edi Sunandar
BERBAGI:

Edi Sunandar : Tegakkan Sesuai Aturan Yang Berlaku

RBO >>  BENGKULU >>  Pemprov Bengkulu diminta dapat mengambil sikap tegas terkait aktifitas pengambilan batu bara (BB) di sungai, yang dilakukan sejumlah warga Kabupaten Bengkulu Tengah. Ini ditegaskan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, H. Edi Sunadar. Terlebih, menurutnya, dalam masalah ini tidak ada payung hukum yang mengatur.

“Jelas sebenarnya. Dalam UU ataupun peraturan lainnya yang berlaku, tidak ada izin mengambil atau menambang batu bara di sungai. Karena dalam aturan untuk melakukan penambangan, harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Baik itu milik corporate ataupun bentuknya koperasi. Jadi terkait masalah ini jangan sedikit-sedikit mengatasnamakan rakyat. Sementara ada kepentingan dibalik itu. Sebab, aturan itu jelas,” ungkap Edi, Rabu (8/11).

Meskipun demikian, lanjut Edi, kedepan pihaknya tetap akan menginventarisir perizinan pertambangan ini. Sehingga dapat dijadikan titik temu atau solusi.

“Tujuannya jelas, supaya permasalahan yang sudah pernah terjadi ini tidak terus berlarut-larut. Tapi kita tetap harus mengacu pada peraturan yang berlaku,” katanya.

Makanya, sambung Edi, Pemprov seharusnya juga dapat mengambil sikap tegas. Tidak ada salahnya aturan itu disosialisasikan, agar warga juga bisa paham. “Disamping itu jangan sampai mereka berpandangan nantinya Pemprov dan DPRD yang menghalangi usaha mereka. Karena bagaimanapun juga aturan itu harus tetap kita patuhi,” tegas Edi.

Di sisi lain, Edi menyampaikan, kedepan juga ada opsi melakukan perubahan Perda tentang minera dan batubara. Sehingga pengambilan batu bara yang dilakukan warga juga harus dibahas dengan mengacu pada aturan yang lebih tinggi. “Sebelumnya kan sudah ada opsi tentang menyelamatkan apa yang sudah dihasilkan warga. Faktanya sudah terselamatkan. Tapi barang dari luar masuk lagi,” sesalnya.

Lebih jauh dikatakannya, tentu saja dengan fakta itu artinya ada pihak lain yang bermain dengan mengatasnamakan rakyat. Padahal sejak awal pihaknya sudah mengingatkan OPD terkait untuk bisa melakukan penertiban. “Dalam artian, siapa yang bermain di belakang pengambilan batu bara itu disikat saja. Jangan sampai nanti menumbuhkan kesenjangan sosial di tengah-tengah warga. Masa yang ini dilarang dan yang ini tidak,” tutup politisi NasDem tersebut. (idn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

5 × one =