Sipol Diakui Tak Sempurna, PKP Indonesia Optimis Lolos

Sipol Diakui Tak Sempurna, PKP Indonesia Optimis Lolos

BERBAGI:

RBO, BENGKULU – Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia yang belum dinyatakan lolos, optimis bisa menjadi peserta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Terlebih saat ini jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI disebut-sebut telah mengakui bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang diterapkan belum sepenuhnya sempurna. Ketua DPP PKP Indonesia Provinsi Bengkulu, Hermedi Rian mengatakan, mengacu pada Undang-Undang (UU) yang berlaku, Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2014 secara otomatis bisa menjadi peserta Pemilu 2019. “Nah, PKP Indonesia seperti yang sama-sama kita ketahui merupakan salah satu Parpol peserta Pemilu 2014, jadi otomatis Pemilu 2019 seharusnya tetap menjadi peserta Pemilu,” tegas Hermedi, kemarin (10/11).

Hanya saja, lanjut Hermedi, dalam masalah ini Peraturan KPU saja yang dinilai terlalu berlebihan. Tapi dengan adanya pemberitaan melalui media nasional, dimana KPU mengakui jika Sipol belum terlalu sempurna, yang berarti tidak 100 persen bagus. “Kita optimis dengan pernyataan KPU RI itu, membuat Bawaslu yakin untuk mengikutsertakan PKP Indonesia dalam Pemilu 2019 mendatang,” harap Hermedi.

Menurutnya, belum lolosnya PKP Indonesia, lantaran waktu penginputan data Sipol, jaringan internet tidak bagus. Sehingga tidak bisa mengupload. “Kendalanya memang jaringan yang lambat, hingga menyebabkan kendala bagi kawan-kawan IT (Information and Technology) saat mengupload. Akhirnya penginputan datapun tertunda,” bebernya. Tapi yang jelas, sambung Hermedi, yang menjadi acuan pihaknya adalah Undang-Undang. Kalau dibawah sudah melanggar UU, pasti akan gugur dengan sendirinya.

“Jadi dalam hal ini payung kita itu adalah UU. Terlebih saat ini kepemimpinan kita jelas, dimana Ketum DPN PKP Indonesia adalah AM Hendropriyono yang mengantongi SK Kemenkumham,” jelas Hermedi. Disinggung soal gugatan di Bawaslu, Hermedi mengakui, sejauh ini baru sebatas meminta keterangan saksi.  Baru pembuktian, sekaligus tim ahli dari PKP Indonesia.

“Secara kepengurusan kita tidak ada masalah lagi. Karena kita lengkap di 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, hingga 6.969 pengurus Kecamatan se-Indonesia. Khusus kepengurusan di Provinsi Bengkulu, kita sudah 100 persen ditiap tingkatan,” singkatnya. (idn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

6 + one =