Proyek Jadi Sorotan KPK, Sekda Salahkan Kontraktor

Proyek Jadi Sorotan KPK, Sekda Salahkan Kontraktor

BERBAGI:

RBO, KEPAHIANG – Proyek fisik yang ada di Kabupaten Kepahiang dan sudah didamping oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Kepahiang tidak luput dari sorotan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Seperti Proyek pembangunan Masjid Agung Kabupaten Kepahiang. Persoalan ini akan jadi serius bila pekerjaan tersebut benar-benar diusut oleh lembaga anti rasua tersebut. Jadi sebelum ada temuan semua tim harus bergerak cepat agar tidak jadi persoalan hukum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepahiang dan juga ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Zamzi Zubir, SE saat dikonfirmasi mengatakan Pemda melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sudah mengambil sikap terhadap pihak ketiga yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tempat waktu. Dimana pihak ketiga diberikan perpanjangan waktu tetapi dikenakan sanksi denda.

“Sebelumnya, pihak ketiga meminta perpanjangan untuk menyelesaikan proyek, tentunya ada sanksi denda keterlambatan,” ungkap Zamzami di ruang kerjanya pada Senin (20/11/2017).

Mengenai sanksi denda keterlamabatan, Zamzami menyebutkan diantaranya sebesar 3 persen dari pagu anggaran yang ada sebesar Rp 5 miliar. Itu pun diperolehnya setelah menghubungi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersangkutan.

“Untuk pengerjaan Mesjid Agung yang juga diperpanjang masa kontraknya, PPTK nya mengatakan besar dendanya 3 persen, itu totalnya,” sampai Zamzami.

Ditanya tentang sebab molornya pengerjaan, Zamzami lebih menilai atas kurang siapnya pihak ketiga dalam menjalani proyek.

“Saya lihat pihak ketiganya kurang siap saja,” kata Zamzami.

Terakhir Sekda terkejut bila masa perpanjangan pekerjaan Masjid Agung menyisakan 4 hari lagi. Karena masa 40 hari yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum akan berkahir tanggal 24 Nopember 2017 ini, tetapi pekerjaan sampai sekarang belum juga selesai.

“Nanti kita akan turunkan tim terdiri dari tim teknis, tim pengawas dan TP4D juga, pokoknya sebelum masa perpanjang habis kita akan turun lapang untuk mengecekan progres pekerjaan,”tegasnya

Namun, Sekda mengatakan apabila pekerjaan belum selesai tetapi hasil invetigasi tim masih memungkinan untuk pertambahan waktu maka tidak ada persoalan ditambah perpajangan waktu dua kali. Akan tetapi bila tidak maka akan dilakukan Opnam dan pembayaran sesuai dengan pekerjaan fisik yang ada serta sanksi denda akan diterapkan kepada yang bersangkutan.

“Dua kali perpanjang tidak apa-apa, yang jelas kita masih nunggu niat baik pihak ketiga, soal regulasi pencairan kita tidak akan cairkan di luar kemanjuan fisik yang ada, jadi pegangan kita, jangan sampai kita cair tidak sesuai fisik lapangan dan itu kita bisa kena masalah hukum,”terang Sekda.

Untuk diketahui Ketua Tim Satgas Korsupgah KPK RI Adlinsyah Nasution menilai proyek yang telah menelan dana miliaran rupiah yang mengalami keterlambatan pengerjaan sesuai kontrak mestinya dapat dijelaskan secara konkrit dan dapat dipertanggung jawabkan oleh PPTKnya.

“Saya lihat beberapa proyek di Kepahiang mengalami keterlambatan pengerjaan mestinya PPTK harus menegur keras, dan bisa membeberkan alasan yang konkrit sehingga bisa dipertanggung jawabkan” Ujar Adliansyah yang akrab disapa coki melalui pesan Whats App Sabtu (18/11) kemarin. (izu)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

4 × 1 =