Upaya Pengendalian Inflasi Bengkulu Mirip dengan Jateng

Upaya Pengendalian Inflasi Bengkulu Mirip dengan Jateng

IST/RBO: peserta dari Bengkulu yang ikut kegiatan BI di Jakarta
BERBAGI:

RBO >>  JAKARTA >>  Mengendalikan inflasi daerah TPID harus memantau empat K melalui berbasis online. Seperti PIHPS. Keberhasilan berbasis online dalam mengendalikan inflasi tersebut sudah dilakukan oleh provinsi Jawa Tengah. Upaya Pengendalian Inflasi di Provinsi Bengkulu sudah bagus dan mirip dengan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Tengah. Namun saat ini pengendalian inflasi di Bengkulu belum begitu sempurna dibandingkan dengan Jawa Tengah yang telah memiliki Sistem informasi harga dan produksi komoditi (SiHati)). Keberhasilan menekan dan mengendalikan inflasi di daerah harusnya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat.

Dalam paparan materinya saat menjadi narasumber di Pelatihan Wartawan Daerah se Indonesia yang digelar BI di Jakarta (20/11), Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, SiHati ini bisa kendali inflasi dan dapat kontrol harga komoditi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“SiHati ini efektif dan efisien. SiHati ini khusus aplikasi buat pantau harga dan produksi, meskipun kita juga ada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Dari sini saya bisa kontrol semua. Diaplikasi yang setiap hari diupdate ini bisa diskusi, mengambil langkah dan tindakan strategis untuk pengendalian inflasi. Tidak perlu rapat, pertemuan lagi. Jadi kita langsung action kelapangan. Dan yang terpenting adalah masyarakat harus melek teknologi, mahir manfaat gadgetnya dan diperlukan keaktifan masyarakat untuk aktif dalam SiHati dalam memberikan laporan. Apa saja, mengenai harga dan pengaduan,” terang Gubernur yang mendapatkan penghargaan pengendalian terbaik inflasi 2016.

Sementara di Bengkulu pantauan harga melalui online pun belum terlalu familiar. PIHPS sudah ada, Info harga pangan provinsi dengan beberapa komiditi sudah ada, namun belum dioptimalkan. Sebagai contoh Efektif yang ada pada SiHati adalah TPID tak perlu menggelar pertemuan terus- menenurus yang dapat menghabiskan anggaran karena perlu konsumsi.

Inflasi Turun Bisa Tekan Kemiskinan

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, DR Iskandar Simorangkir SE MA mengatakan, berhasilnya suatu daerah mengendalikan inflasi maka akan berimplikasi pada kesejahteraan penduduknya. Bila harga harga barang stabil dan tidak naik, maka daya beli masyarakat akan terjaga. Namun menjaga kestabilan daya beli tersebut haruslah diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dan sumber- sumber ekonomi yang bisa buka lapangan kerja, sehingga putaran ekonomi ditengah masyarakat nampak.

Iskandar menyampaikan juga, ketika terjadi devlasi, namun turunnya daya beli itu tidak baik juga. Jadi harus dijaga dan dikendalikan inflasinya secara terus menerus.

Iskandar yang mantan pemimpin BI Jateng ini juga menyampaikan untuk mengendalikan inflasi ada empat upaya yang bisa dilakukan. Pertama, jaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi. Keterjangkauan harga dan lakukan komunikasi efektif melalui PIHPS.

Penduduk miskin sangat rentan dengan kenaikan harga barang. Jika harga komoditas di pasaran meningkat naik, maka angka kemiskinan juga akan meningkat . Seperti komoditas beras menyumbang inflasi sebesar 21.8 persen terhadap kemiskinan. Sehingga apabila terjadi kenaikan harga beras sebesar 10 persen, maka akan menambah 1.2 juta orang miskin baru.

“Jadi peranan kemiskinan sangat besar dalam menyumbangkan inflasi. Terutama masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan,” kata Iskandar.

Besarnya sumbangsih inflasi tersebut juga mampu memperlambat majunya bisnis di Indonesia. Bahkan ekspektasi inflasi yang terjadi di daerah mampu mendorong meningkatnya inflasi daerah. Seperti Isu rencana pemerintah menghapus subsidi gas elpiji 3 kg yang sempat diberitakan di media, baik online dan cetak juga mendorong inflasi, sehingga menyebabkan kelangkaan.

“Kami berharap inflasi rendah dan stabil, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Iskandar.

Disisi lain, Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, Dyah Nashiti mengatakan, agar inflasi rendah dan stabil diperlukan komunikasi yang efektif dan efisien. Semua hal tersebut tidak lepas dari peran serta media massa sebagai institusi yang menjembatani penyampaian informasi dan berita yang objektif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Pemberitaan media juga berperan dalam mengendalikan inflasi, sehingga menciptakan ekspektasi yang baik di masyarakat agar inflasi stabil,” ujar Dyah.

Selain media, BI juga memiliki peran dalam mengendalikan ekspektasi inflasi, mengelola permintaan dan stabilisasi nilai tukar. Sedangkan pemerintah berperan dalam mengendalikan ekspektasi inflasi, mengelola sisi supply (produksi, impor, infrastruktur) dan menetapkan harga komoditas tertentu (subsidi).

“Peran BI dan Pemerintah harus saling bersinergi agar angka inflasi tetap terjaga,” tutup Dyah.

Disisi lain, inflasi di Bengkulu sajauh ini masih dapat dikendalikan berkat kerja keras TPID Provinsi Bengkulu. Inflasi Bengkulu dari sisi bahan pangan masih dapat dikendalikan dan cenderung stabil, namun pemicu inflasi yang cukup tinggi di Bengkulu yakni dari sisi administered price, yakni harga tiket pesawat yang mahal. (ae2)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

eight − eight =