Pengurus & Anggota Koperasi Se Provinsi Bengkulu Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Pengurus & Anggota Koperasi Se Provinsi Bengkulu Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Rio/RBO: Sosialisasi Program Manfaat BPJS Ketenagakerjaan oleh Kacab BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu didampingi Sekjen Dekopinwil Provinsi Bengkulu, Drs Iskandar Hamdani, MM
BERBAGI:

RBO, BENGKULU – BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bengkulu mengadakan Sosialisasi dan Pendaftaran peserta dari 50 Pengurus Koperasi Daerah se Provinsi Bengkulu. Acara yang diadakan di Aula Kantor BPJS Ketenagakerjaan kemarin itu berlangsung sukses.

Dalam acara tersebut dijelaskan mengenai Jaminan Sosial Ekonomi BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga dengan antusias seluruh Pengurus Koperasi aktif se Provinsi Bengkulu langsung mendaftarkan diri sebagai peserta. Dengan adanya kerjasama ini, nantinya seluruh masyarakat pekerja, baik formal (Penerima Upah) maupun informal (Bukan Penerima Upah) bagian dari Koperasi yang ada di Provinsi Bengkulu akan mendapatkan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sosialisasi dan kerjasama ini Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu menyampaikan bahwa perlu adanya pendampingan mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang program perlindungan dan jaminan berupa Jaminan Sosial Ekonomi yang diamanahkan dalam Undang-Undang dan jaminan sosial ekonomi ini meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang ini harus didapatkan kepada setiap pekerja/ Tenaga Kerja.

“BPJS Ketenagakerjaan adalah Program Pemerintah yang melindungi seluruh tenaga pekerja, baik pekerja formal seperti pekerja diperusahaan (menerima upah) maupun Informal seperti pekerja pedagang di pasar dan juga tenaga kontrak yang dipekerjaan disektor pemerintahan,’’ Kacab BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Yoseph Aris Daryanto.

Para pekerja ini, sambungnya sesuai dengan amanah Undang-Undang UU RI NO. 24 TAHUN 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan UU RI NO. 40 TAHUN 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sehingga Dekopinwil yang membawahi 10 Dekopinda Kabupaten dan Kota Bengkulu berinisiatif dalam mendaftarkan Seluruh Pengurus Koperasi dan berlanjut kepada seluruh anggota-anggotanya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam mendapatkan Jaminan Sosial Ekonomi yang ada di BPJS Ketenagakerjaan).

‘’Dengan adanya kerjasama ini kami menginginkan bahwa baik pengurus maupun anggota koperasi se Provinsi Bengkulu yang belum memahami program BPJS Ketenagakerjaan melalui sosialisasi ini dijelaskan dan nantinya dapat diteruskan kepada anggota-anggotanya dan alhasil dari 50 undangan pengurus Koperasi yang hadir ini masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, “papar Kacab BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Dekopinwil Provinsi Bengkulu, Dr. Drs. H. Bando Amin C Kader, MM yang diwakili Sekretaris Jenderal Dekopinwil Provinsi Bengkulu, Drs. Iskandar Hamdani, MM mengatakan bahwa kerjasama ini untuk mendapatkan Jaminan Sosial Ekonomi bagi seluruh Pengurus dan Anggota Koperasi di Provinsi Bengkulu yang diketahui Dekopin RI untuk sebagai percontohan bagi Provinsi lainnya dalam melindungi seluruh Pengurus Koperasi dan anggotanya.

“Kami dari Pengurus Dekopinwil Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk berusaha melindungi seluruh pengurus dan anggotanya dalam bekerja dan menjalankan tugas sebagai pengurus Koperasi dan juga anggota koperasinya sehingga mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Ekonomi dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai pesertanya, dan kami sampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota koperasi lainnya yang belum jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat segera mendaftarkan dirinya,’’ pungkas Sekjen Dekopinwil Provinsi Bengkulu.

Dalam kerjasama dan sosialisasi ini menjadi perhatian bagi stake holder pemerintahan hendaknya hal ini dapat dicontoh dan diterapkan ke sektor tenaga kerja kontrak. Karena hal ini merupakan program dan bagian dari pemerintah dan mempersiapkan anggarannya. Sehingga tidak ada lagi tenaga kontrak maupun tenaga kerja lapangan, baik di pemerintahan maupun di sektor swasta tidak mendapatkan Jaminan Sosial Ekomoni dalam menjalankan pekerjaannya.(Ae-4)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

14 + 20 =