Terkait TPP, Komisi I Bakal Konsultasi ke Mendagri

Terkait TPP, Komisi I Bakal Konsultasi ke Mendagri

BERBAGI:

Siption Muhady : Jangan Sampai Jadi Masalah

RBO, BENGKULU – Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu berencana untuk konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Menariknya, konsultasi tersebut tidak lepas dari pencairan TPP terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov dan disinyalir bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi, Siption Muhady, S.Ag mengatakan, langkah ini dilakukan agar persoalan TPP ini jelas dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Karena alokasi anggaran untuk TPP itukan juga dilakukan penganggaran. Tentu saja kita tidak ingin, pada saat TPP dicairkan malah menuai masalah dibelakang hari,” ungkap Siption Muhady saat ditanyai dirumahnya, Senin (27/11).

Menurut Siption, sejauh ini di lingkungan Pemprov Bengkulu, sudah ada pencairan TPP. Dimana menurut analisa pihaknya, pemberian TPP yang diatur dalam Pergub No 73 tahun 2016, bertentangan dengan Perda No 06 tahun 2012 tentang pemberian TPP ASN di lingkungan Pemprov. Ini merupakan salah satu dasar bagi pihaknya untuk konsultasi dengan Kemendagri. “Poinnya antara lain, dalam Pergub yang tertuang dalam pasal 22 ayat (1) itu menyatakan TPP dibayarkan sebanyak 12 kali setiap bulan.

Sementara dalam Perda No 6 tahun 2012 itu jelas-jelas menyebutkan, jika TPP hanya dibayarkan sekali dalam 1 tahun yang besarannya sebulan gaji. Jadikan cenderung ada perbedaan persepsi,” ujar politisi PKB ini.

Lebih jauh dikatakannya, jika melihat dari kedua pasal itukan, artinya antara Pergub dan Perda juga tidak berjalan selaras sebagaimana mestinya. “Makanya kita nilai perlu terkait TPP ini dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kemendagri. Jangan sampai ketidakselarasan itu berdampak tidak baik bagi Pemprov,” tutupnya. (idn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

two × 3 =