Kasus Tabat Jangan Tumpahkan Darah

Kasus Tabat Jangan Tumpahkan Darah

BERBAGI:

Dalhadi Umar: Lima Desa Sudah Terdaftar

RBO, BENGKULU – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu yang juga mantan Bupati Lebong, Dr Drs H. Dalhadi Umar, B.Sc menegaskan persoalan tapal batas Bengkulu Utara dengan Lebong sudah tidak murni. Namun perselisihan pendapat jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Karena ada kepentingan politik yang mendasari polemik tapal batas yang tidak selesai hingga sekarang tersebut.
“Ada sekitar 6 ribu suara disana, Dalhadi Umar (Dirinya, red) punya suara di atas 90 persen di lokasi yang berpolemik. Mulai dari tahun 2005-2010 juga dapat suara sebanyak itu. Nah karena takut saya maju lagi di Pilkada kemarin (2015, red), makanya masalah ini dibiarkan berlanjut. Bupatinya, itu tidak peduli,” tegas Dalhadi Umar saat ditanyai di ruang Ketua Komisi I, Selasa (5/12).
Disampaikan Dalhadi Umar, ada unsur pribadi dalam persoalan tapal batas ini yang didasari kepentingan pemilihan kepala daerah. “Nah beliau, setelah 2010 itu berusaha disitu itu (Lokasi polemik, red) tidak masuk Lebong. Jika persoalan ini berlanjut dan masuk Bengkulu Utara, pengaruhnya terhadap masalah ini berdampak kepada jumlah anggota DPRD Lebong. Karena jumlah anggota dewan Lebong, itu tidak bisa 25 lagi kalau tanpa Padang Bano. Kemudian, anggaran dan sebagainya. Namun oleh Bupati Lebong, itu dihilangkan. Kepala desa yang sudah terpilih dilima desa oleh masyarakat, menjelang pilkada kemarin sama sekali itu tak dipedulikan. Bahkan tidak dianggar untuk desa itu, walaupun sudah ada kantor desa dan lainnya. Karena khawatir saya akan maju,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Rejeki SH mengungkapkan, pihaknya dari Komisi I sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan menurut Sri, dirinya sudah menggebrak meja saat bertemu dengan pihak Kemendagri, meminta persoalan tapal batas ini bisa segera diselesaikan.
“Saya sampai gebrak meja, sampai sekarang ibu dari Kemendagri itu tak berani lagi ketemu saya. Dia memilih lari ketika melihat saya,” kata Sri.
Disampaikan Sri, masyarakat desa di lokasi tapal batas yang berpolemik sudah sejak lama punya Kartu Tanda Penduk (KTP) Kabupaten Lebong. “Kalau dari data kependudukan, masyarakat disana punya KTP Lebong. Bahkan masyarakat disana itu, sudah beberapa kali pemilu gunakan hak suaranya untuk Lebong.
Masalah ini baru muncul setelah adanya Permendagri, untuk pementapan tapal batas setelah adanya pemekaran,” tutupnya. (idn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

18 + three =