KAMMI Desak Gubernur, Walikota & Semua Bupati Keluarkan Imbauan

KAMMI Desak Gubernur, Walikota & Semua Bupati Keluarkan Imbauan

Plt. Gubernur Bengkulu, Dr.drh.H.Rohidin Mersyah,MMA
BERBAGI:

Segera Keluarkan Surat Imbauan Agar Perusahaan Tak Memaksa
Pegawai Muslim Gunakan Atribut Natal

RBO, BENGKULU – Pengurus Wilayah (PW) KAMMI Bengkulu mendesak Gubernur dan semua Bupati, Walikota untuk membuat surat imbauan. Isinya agar para pelaku usaha dan perusahaan tidak memaksa pegawai Muslim memakai atribut Natal.
Imbauan ini guna menyikapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 56 Tahun 2016 mengenai penggunaan atribut Natal bagi karyawan Muslim di beberapa perusahaan.
KAMMI juga tegas meminta pihak perusahaan atau pemilik usaha tidak memaksa pegawainya yang beragama Islam ikut menggunakan atribut agama lain saat-saat perayaan hari besar diluar agama Islam. Salah satu contoh yang terdekat adalah jelang perayaan Natal.
Sementara itu, ditegaskan salah seorang Pengurus PW KAMMI Bengkulu, Muhammad Mursyid Ediyono, perusahaan harus menghormati keyakinan para karyawan dan tidak boleh mengintimidasi dalan bentuk apapun.
Menurutnya, di kalangan karyawan selalu ada rasa tidak enak untuk menolak jika diminta atasan untuk mengenakan atribut Natal.
“Jadi jangan sampai ada pemilik usaha yang memaksakan kehendak kepada karyawannya,” tegasnya, kemarin (12/12).
Menurutnya, dengan adanya surat imbauan tersebut, perusahaan tidak bisa seenaknya mengancam pegawainya yang muslim untuk menggunakan atribut tersebut.
“Jadi nanti kan di dalam surat imbauan itu baiknya ditulis secara gamblang larangan itu, misal toleransi harus dimunculkan, tidak memaksakan pemakaian atribut, dan juga bagi pegawai Muslim untuk bisa mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI,” jelasnya.
“Imbauan ini penting untuk meneguhkan nilai-nilai toleransi antarumat beragama yang saat ini maknanya mulai terkikis zaman,” tambahnya.
Sementara itu, pihaknya juga meminta agar Dinas Tenaga Kerja dapat membuat call center pengaduan bagi para karyawan jika seandainya masih ada pemaksaan.
Tak hanya itu, masyarakat juga diminta proaktif ikut melaporkan jika menemukan pelanggaran itu di lapangan.
“Baiknya perusahaan-perusahaan menyediakan ruang untuk saling menghormati keyakinan masing-masing, dan bukan memaksakan tradisi agama yang dianutnya kepada yang berlainan agama. Intinya harus saling toleransi dan menghormati, jangan sampai hari besar keagamaan malah ada persoalan intoleransi,” pungkasnya. (Ags)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

1 − one =