Perusahaan Harus Tertib Adminitrasi & Iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan Harus Tertib Adminitrasi & Iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

RBO/Rio Para peserta foto-bersama dalam acara Sosialisasi-Tertib Administrasi Iuran dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 2017
BERBAGI:

 

 

RBO >> BENGKULU >>  Perkembangan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Provinsi Bengkulu masih banyak perusahaan yang belum tertib administrasi dan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaa. Sehingga perlu adanya edukasi/ sosialisasi. Oleh sebab itu BPJS Ketenagakerjaan merasa perlu mengadakan sosialisasi  hal tersebut di Hotel Santika Kamis, (14/12) yang diikuti oleh 50 perwakilan perusahaan yang ada permasalahan mengenai hal tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu, Y. Aris Darmanto menyampaikan bahwa acara ini perlu dilakukan guna menemukan titik terang kenapa beberapa perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu masih belum tertib adminitrasi dan Iuran kepesertaan. Ditemukan kesepakatan sehingga menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan piutang negara akan diambil alih oleh Badan Pemerintah yang berwenang dalam mengeksekusi dalam penyelesaian tunggakan tersebut. Yakni KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Bengkulu.

“Acara ini perlu diadakan pertiga bulan sekali dan diketahui oleh Pemilik atau pengelola perusahaan untuk tertib administrasi dan tertib iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bahwa dengan amanah Undang-Undang bahwa BPJS Ketenagakerjaan sebagai Operator Jaminan Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.’’

Oleh karena itu sambungnya bagi seluruh perusahaan yang mempekerjakan karyawan/ tenaga kerja untuk tertib administrasi dan tertib Iuran Kepesertaan. Jika hal ini tidak diindahkan, maka menjadi  piutang Negara dan akan diambil alih oleh instansi yang berwenang untuk itu. Sehingga sebelum kami (BPJS Ketenagakerjaan) melimpahkan laporan Piutang kepada KPKNL Bengkulu masih bisa untuk diselesaikan  mengenai keberatan yang berkaitan dengan tunggakan iurannya.

Ditambhakannya, ia  mengundang 50 Perwakilan Perusahaan yang menunggak dan inipun masih ada yang tidak bisa hadir . ‘’Hendaknya dengan adanya sosialisi ini pemahaman akan keberadaan BPJS Ketenakerjaan yang diamanahkan Undang-Undang dapat  diindahkan oleh perusahaan/ badan usaha yang ada di Provinsi Bengkulu, “papar Y. Aris Darmanto.

Hal senada juga disampaikan  oleh Pemerintah provinsi, dalam hal ini Kadis Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu, Nurul Insani, diwakilkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, Sasongko, S.Ip bahwa Pemerintah terus mengawasi dan membina promotif preventif kepada perusahaan dalam memberikan jaminan sosial ekonomi kepada pekerjaanya/ karyawannya. Jika tidak diindahkan, dia akan melakukan represif justitia dan upaya terakhir bagi perusahaan yang tidak mengindahkan akan melakukan pro justitia (Upaya Hukum).

“Upaya kita secara promotif preventif dari pembinaan, upaya paksaan tetapi belum melalui upaya hukum (Represif Non Justitia) dan upaya terakhir akan melakukan penindakan hukum jika tidak diindahkan oleh perusahaan/ badan usaha. Hal ini sudah ada contoh sampai ke tahap Pro justitia kepada perusahaan yang tidak mengindahkan aturan yang telah ada,’’ imbuh Sasongko, S.Ip

Dalam kesempatannnya untuk menyelesaikan laporan piutang Negara ini, KPKNL siap dalam menyelesaikannya. Hal ini disampaikan  oleh Kepala KPKNL Bengkulu, M. Akyas, SH, MM,

“Pastinya diharapkan kepada perusahaan tertib membayar iuran. Karena iuran BPJS Ketenagakerjaan menjamin hak-hak pekerja. Yang menjadi permasalahan, jika ada yang menunggak disamping dikenakan denda juga diurus oleh KPKNL sebagai lembaga berwenang melakukan piutang Negara memiliki kewenangan eksekusi barang jaminan dan sampai ke harta kekayaan perusahaan bersangkutan dan hasil penjualan asset perusahaan itu untuk dibayarkan  tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tertunggak.

‘’Dengan adanya acara ini kepada pengusaha menyadari  hak dan keawajiban pengusaha dan juga memperhatikan hak  pekerja. Sehingga tertib administrasi dan terbit membayar iuran BPJS Ketenagakerjaannya, “pungkas M. Akyas. (Ae-4))

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

6 + 17 =