Gawat! Bakal Ada Krisis Guru Massal

Gawat! Bakal Ada Krisis Guru Massal

BERBAGI

RBO, BENGKULU – Gawat! Diprediksi dalam beberapa tahun kedepan negara Indonesia diperkirakan bakal mengalami krisis tenaga guru secara besar-besaran (massal).

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti banyaknya guru yang akan dan sudah memasuki usia pensiun. Serta, banyak juga daerah di Indonesia yang sudah lama tidak mengusulkan (vakum) menggelar penerimaan tenaga Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) khusus guru. Tidak terkecuali salah satunya seperti di Provinsi Bengkulu sendiri yang sudah kurang lebih tiga tahun belakangan ini vakum mengusulkan formasi tenaga CPNS.

Selain itu, diduga adanya tenaga guru produktif yang bisa disebut masuk kategori eksodus atau beralih tugas tidak lagi menjadi tenaga pengajar (guru) juga menjadi salah satu penyebab lainnya. Sebab, tidak bisa dinafikan sekarang ini banyak guru ber-SK kan guru PNS yang pindah tugas (lebih memilih) menjadi tenaga staf struktural di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bengkulu, Drs.Zainal Azmi,M.TPd, untuk di Kota Bengkulu sendiri, ancaman krisis tenaga guru yang berstatus PNS sudah mulai dirasakan sejak beberapa tahun terakhir.

Dijelaskan, terhitung di tahun 2017 ini saja sudah ada ratusan guru lebih se-Kota Bengkulu mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK dan sederajat yang mengusulkan untuk pensiun.

“Jumlah itu belum lagi jika diakumulasikan dengan jumlah guru PNS Kota yang telah pensiun sejak tahun 2013-2016 silam yang jumlahnya mencapai ratusan,” tegasnya, kemarin.

Ditambahkan, di tahun 2018-2019 mendatang, akan semakin banyak lagi tenaga guru PNS yang akan memasuki usia pensiun. Sebab, berdasarkan data yang ia peroleh, pengangkatan tenaga guru PNS secara massal terjadi pada rentan waktu tahun 1979, 1980 dan tahun 1982 silam saat zaman mantan Presiden Soeharto. Itu berarti guru yang dilantik pada dekade puluhan tahun silam itu, jika mereka dilantik direntan usia 27-28, maka rata-rata kini sudah memasuki usia diatas 57-58 tahun alias sudah hampir memasuki usia persiapan untuk pensiun.

Sebab, berdasarkan aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) KEMENPAN-RB guru dan PNS umum di tiap SKPD pensiun pada usia 60 tahun.

“Itu data yang kita bicarakan secara nasional loh. Bukan khusus di Kota Bengkulu saja atau provinsi. Makanya saya bilang tadi tahun 2018-2019 kita bakal mengalami krisis tenaga guru secara besar-besaran. Jika guru yang dilantik direntan tahun 1979-1982 pensiun pada tahun 2018-2019 nanti,” terangnya.

Maka, lanjutnya, sisa guru PNS yang ada sekarang ini persentasenya hanya sekitar 30 persen saja secara nasional. 70 persen sudah memasuki usia persiapan pensiun.

Guna mencari solusi terkait permasalahan ini, lanjut dia, pihaknya sudah pernah membahasnya dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI pada saat agenda rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Indonesia.

“Sudah kita usulkan dengan pihak Kemendikbud bagaimana solusi untuk mengatasi ancaman krisis guru secara massal saat rakor. Salah satu solusinya dengan mengusulkan agar seluruh Pemda se-Indonesia menggelar tes CPNS guru. Usulan itu sudah diakomodir. Kedepannya Kemendikbud akan membahas masalah ini bersama KEMENPAN-RB dan Presiden. Jika tidak ada follow up, maka krisis guru itu akan memiliki efek domino yang sangat besar bagi bangsa ini,” bebernya.

Ditambahkan dia, efek negatif dari krisis tenaga guru secara besar-besaran ini akan berdampak dan terlihat langsung pada mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia dimasa yang akan datang.

“Seharusnya pemerintah sudah dapat mendeteksi awal masalah krisis tenaga guru ini. Sebab data seluruh guru kan sudah tercatat lengkap di Dapodik Kemendikbud. Berapa yang pensiun ditahun sekian dan lain sebagainya. Sehingga seharusnya langkah antisipasi sudah disiapkan dari awal,” jelasnya.

“Kalau seandainya terjadi krisis guru beberapa tahun kedepan, dan setiap sekolah mengambil tenaga honorer untuk menutupi kekurangan jumlah tenaga pendidik itu, maka akan berdampak pada mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena kualitas tenaga guru honorer kan belum dapat dijamin. Karena, kurangnya jam terbang mereka dan belum ada lisensi Diklat dari kementerian,” pungkasnya. (ags)