Ini Perintah Mendagri Soal APBD Prov 2018

Ini Perintah Mendagri Soal APBD Prov 2018

BERBAGI

Jonaidi: Kami Minta Sekda Segera Susun TAPD

RBO, BENGKULU –APBD tahun 2018 Provinsi Bengkulu sudah dievaluasi Mendagri. Hasilnya tidak ada yang krusial bahkan mendekati sempurna. Demikian kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi SP, MM.

“Hasil evaluasi Kemendagri tahun ini, tidak ada yang krusial, ini cerminan bahwa pembahasan APBD kita tahun 2018 sudah semakin sempurna. Hanya saja Mendagri masih menyoroti tentang upaya-upaya kita untuk meningkatkan PAD dan pengelolaan anggaran untuk belanja-belanja modal,” ungkap Jonaidi saat ditemui di ruangannya, Rabu (27/12).

Pemerintah pusat lanjut Jonaidi, meminta agar prioritaskan terlebih dahulu kepada belanja yang sifatnya sektor riil yang belum tercukupi. Termasuk kegiatan untuk belanja yang bagi hasil kabupaten/kota.

“Jangan sampai kita sudah bagi dana hibah, bagi bantuan tapi dana bagi hasil kabupaten/kota malah tidak teranggarkan. Mereka menyarankan cukupi dulu dana bagi hasil baru boleh hibah ke yang lainnya. Kan lucu kalau dana bagi hasil belum tercukupi, karena dana bagi hasil itu ketahuannya di akhir tahun. Nah di akhir tahun kita menganggarkan hibah, sementara belum tentu cukup, oleh sebab itu pemerintah pusat, cukupkan dulu dana bagi hasil, nanti ke hibah barang ataupun uang,” jelasnya.

Adapun untuk belanja infrastruktur hasil evaluasinya juga tidak ada yang terlalu urgent hanya ada beberapa catatan untuk Diknas agar tetap maksimal 20 persen anggarannya, tetapi dari pagu anggaran tahun ini sudah berlebih karena sudah mencapai angka 28 persen sudah lebih dari cukup dan mendapat predikat bagus. Begitupun untuk di Dinas Kesehatan disarankan hibahnya memperhatikan soal belanja riil di kesehatan dan setelah dicek angkanya sudah maksimal untuk di kesehatan dan pendidikan.

“Yang lain-lain untuk infrastruktur gak ada masalah. Dan tadi kami beri catatan khusus pada Sekda karena kan Sekda kita baru, kita tegaskan segera revisi dan evaluasi TAPD. Karena TAPD inikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah artinya, berdasarkan Permendagri dibentuk dan di SK kan oleh Gubernur dan koordinatornya Sekda. Untuk itu, kita minta disusun kembali disesuaikan nama-nama orangnya sesuai peruntukan,” tambah politisi Gerindra tersebut.

Yang kedua mereka lanjut Jonaidi menyampaikan soal target PAD yang kerap tidak tercapai. Hal itu bukan karena targetnya terlalu besar, akan tetapi lebih karena OPD nya tidak maksimal, “Itu memang karena OPD, SKPD, ASN dan jajarannya tidak maksimal untuk menggarap sumber PAD yang ada, untuk itu kedepan kita harapkan target PAD bisa tercapai,” pungkasnya. (idn)