Gub Definitif Bisa Dilantik, RM-Lily Divonis 8 Tahun

Gub Definitif Bisa Dilantik, RM-Lily Divonis 8 Tahun

46
BERBAGI

Apa Berani Banding? RM-Lily Pikir-Pikir

RBO, BENGKULU – Berakhir sudah! Sekarang Gubenrur Bengkulu nonaktif Dr H Ridwan Mukti bersama istri Hj Lily Martiani Maddari mendekam di penjara selama 8 tahun. Sebab Mejalis hakim Pengadilan negeri (PN) Tipikor Bengkulu Kamis,(11/1) menyatakan, masing-masing terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, (menerima suap fee proyek Rp 1 Miliar). Dan mememvonis masing-masing terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara dengan pidana denda Rp 400 Juta subsidair 2 bulan kurungan. Dan pidana tambahan untuk terdakwa Ridwan Mukti dicabut hak politiknya selama 2 tahun setelah menjalani hukuman pokok nantinya. Sidang agenda pembacaan putusan itu dipimpin Majelis hakim Admiral SH,MH, didampingi hakim anggota I Gabriel Sialagan SH, MH dan anggota II Nic Samara SH,MH.
Majelis hakim dalam amar putusannya itu menyatakan, sesuai dengan keterangan saksi, barang bukti dan fakta yang terungkap selama presidangan perbuatan masing-masing terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Adapun hal yang meberatkan, bahwa terdakwa Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pembrantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, dan terdakwa Ridwan Mukti memanfaatkan jabatan sebagai penyelenggara negara untuk memperkaya diri sendiri.
“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sesuai dengan hasil musyawarah majelis hakim, menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa seperti disebut diatas,” uajranya dimuka persidangan itu kamarin.
M. Rijito selaku Penasihat Humum (PH) kedua terdakwa saat dikonfirmasi terkait dengan putusan yang diabacakan majelis hakim itu bmengatakan, pihaknya selaku PH yang mendampangi terdakwa dalam perkara itu, sejauh ini masih pikir-pikir apakah mengajukan banding atau tidak. Sebab menurutnya putusan yang disamapikan majelis hakim itu adalah Cofy faste dari dakwaan, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
“Kalu untuk banding kita masih pikir-pikir dulu lah. Kita bukan menilai putusan itu lebih ringan dari tuntutan sebelumnya, yang jelas putusan yang disampaikan majelis hakim itu tidak sesuai dengan fakta itu aja. Sekarang kita belum juga menerima salinan putusan itu, nanti setelah salinan putusan itu dengan kita akan kita pelajari lebih lanjut. Yang jelas untuk saat sekarang ini kita masih pikir-pikir,” pungkasnya seusia persidangan itu kemarin.
Terkait dengan putusan mejalis hakim juga mencabut hak politik terdakwa Ridwan Mukti selama 2 tahun setelah menjalani hukuman pokok itu diungkapkannya, untuk berpolitik inikan orang yang bebas untuk berekspresi. Menurutnya pencabutan hak politik untuk terdakwa Ridwan Mukti itu adalah pelanggaran hak asasi manusia.
“Kalau tidak diberikan kesempatan untuk berpolitik inikan melanggar Hal Asasi Manusia,” imbuhnya.
Sementara itu Haerudin, selaku ketua tim JPU saat dikonfirmasi mengatakan, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim itu tentu sudah melakukan berbagai pertimbangan dan juga terdapat perbedaan, kendati putusannya lebih rendah dari tuntutan pihaknya. Namun apakah mengajukan banding atau tidak terkait dengan putusan itu, diakuinya masih pikir-pikir. Lagian salinan putusan itu belum juga dipelajarinya sepenuhnya.
“Ya, kita baru mendengar putusan yang dibacakan hakim ini ya, nanti setelah kita terima salinan putusannya nanti akan kita pelajari lagi. Untuk sementara sekarang ini masih pikir-pikir apakah melakukan upaya hukum lain nanti kita lihat saja,” demikian tutup dia. (ide)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

six + 11 =