Transaksi & Investasi Bitcoin Dilarang

Transaksi & Investasi Bitcoin Dilarang

BERBAGI
ADIT/ RBO: BI memberikan keterangan pers soal Bitcoin

BI: Risiko Tangung Sendiri, Mengandung Unsur Pidana

RBO, BENGKULU – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, mewakili Bank Sentral Indonesia melarang keras bagi masyarakat yang melakukan transaksi dan investasi Bitcoin. Pilihan investasi yang legal dan logis. Bagi masyarakat yang tidak mengindahkan larangan dari Bank Indonesia, maka masyarakat harus menanggung sendiri akibatnya.

Diterangkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Endang Kurnia Saputra (22/1), virtual currency termasuk Bitcoin, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Bitcoin bukanlah mata uang yang diakui. Kemudian Bitcoin tidak ada satupun regulasi yang mengaturnya dan di NKRI sudah jelas ada UU terkait mata uang. Dalam UU No 7 Tahun 2011 tersebut tegas mengatakan, transaksi didalam negeri harus menggunakan rupiah dan bila tidak mengikuti itu, maka sesuai UU ada ancaman pidana.

“Kita ambil porsi disini dari sistem pembayarannya. Sudah jelas sekali BI melarang ini karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab bila Bitcoin ini terjadi masalah. Disini, pemilik virtual Currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang mengaturnya. Dan bagi masyarakat yang masih juga transaksi, apalagi investasi di Bitcoin harus pahami dulu dan tanggung sendiri akibatnya.

Endang mengatakan, warning yang diberikan ini dilakukan tujuannya adalah untuk mencegah dampak negatif dan menjaga kewibawaan rupiah.

“Kita kerja berdasarkan teknologi. Di Bengkulu ini sudah banyak investor Bitcoin. Namun ini dilarang keras bagi perbankan atau lembaga, unit usaha seperti hotel, restoran dll bila menerima transaksi menggunakan Bitcoin. Diaplikasi pembayaran yang ujungnya pay pun kita awasi dan harus ada izinnya dari BI. Lembaga keuangan pun juga terpantau melalui Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jadi bila ada hal yang mencurigakan seperti misalkan money laundry, maka terdeteksi dengan cepat. Dan dalam waktu dekat ini kami bersama pihak berwajib akan menginspeksi mendadak ke lapangan. Kita cek langsung ke lapangan untuk wilayah Bengkulu,” katanya.

Sementara utu Kepala Perwakilan OJK Provinsi, Yan Syafri dihubungi via telepon mengatakan, Bitcoin sudah masuk dalam daftar investasi yang dilarang oleh OJK. Bitcoin ini tidak terdaftar di OJK. Jadi, tidak ada jaminan keamanan.

“Saya mengimbau agar masyarakat yang ingin investasi harus mengedepankan dua aspek. Pertama, harus legal, secara badan hukum, izin dll. Kemudian aspek kedua ialah harus logis. Artinya, masuk akal. Seperti halnya Bitcoin ini tidak jelas dari mana, siapa yang punya. Kemudian harga yang fluktuatif ini harus dicurigai. Masyarakat bisa lihat di siaran pers OJK investasi mana saja yang harus dihindari. Namun bila masih ada yang bersikeras inves di Bitcoin ini bila terjadi apa-apa jangan ngadu ke kami lagi. Langsung lapor saja ke pihak berwajib. Mengenai banyak atau tidaknya masyarakat kita, khsusnya Bengkulu yang ikut ini tidak terpantau. Karena pemilik atau pemain Bitcoin ini secara sembunyi-sembunyi,” tegasnya.

Dari berbagai sumber disebutkan, Bitcoin adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang ini seperti halnya rupiah atau dollar. Namun hanya tersedia di dunia digital. Konsepnya mungkin terdengar seperti eGold, walaupun sebenarnya jauh berbeda. (ae2)