Pengelola Bus Diingatkan Tidak Naikkan Tarif Seenaknya

Pengelola Bus Diingatkan Tidak Naikkan Tarif Seenaknya

BERBAGI
Kepala Dishub Provinsi Bengkulu Ir Bambang Budi Djatmiko MM
BERBAGI:

 

 

RBO BENGKULU – Dinas Perhubungan Provinsi (Dishubprov-red) Bengkulu kembali mengingatkan kepada para pengusaha berbagai model angkutan, baik darat, laut dan udara di Provinsi Bengkulu agar menetapkan tarif angkutan sesuai dengan peraturan yang ada.
‘’Para pengelola bus angkutan itu tidak boleh menaikkan tarif sepihak,’’ ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi (Dishubprov-red) Bengkulu Ir.Budi Djatmiko melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishubprov Bengkulu Drs.Ir.Hasoloan Sormin,M.Si saat ditemui RADAR BENGKULU di ruang kerjanya kemarin.
Tarif AKDP dan AKAP yang berlaku saat ini, lanjutnya, adalah tarif batas atas dan batas bawah. Ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga tidak ada alasan para pengelola bus untuk menaikkan tarif yang sudah ditentukan.
Menurutnya, tarif AKDP Bengkulu pada saat ini tetap seperti tahun sebelumnya. Yakni menggunakan tarif batas atas-bawah yang telah ditetapkan dalam Pergub Nomor 21 tahun 2016 mengenai tarif batas atas-bawah yang berlaku. Sedangkan untuk tarif Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) pengaturan tentang tarif telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 31.
“Biasanya saat libur hari-hari besar nasional lonjakan penumpang di setiap model transportasi selalu terjadi. Sehingga kemungkinan pengelola atau pengemudi bus sering bertindak sepihak dengan menaikkan tarif dasar angkutan mereka,” terangnya.
Khusus angkutan darat, tambahnya, juga akan terjadi peningkatan penumpang pada hari-hari besar nasional. Terutama bagi bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Namun ia mengingatkan agar tidak dijadikan kesempatan untuk meraih keuntungan dengan menaikkan tarif.
“Jadi untuk tarifnya itu dihitung perpenumpang dan perkilometer. Kalau untuk Angkutan kota dalam provinsi (AKDP) kami yang bertugas melakukan pemantauan. Sedangkan untuk angkutan kota antar provinsi (AKAP) pihak pusatlah (Kemenhub-red) yang melakukan pemantauan,” tegasnya.
Untuk AKAP, ia melanjutkan, pihaknya sifatnya hanya penerimaan pengaduan dari penumpang saja dan melaporkan ke pusat. Karena yang akan memberikan sanksinya dari pihak pusat.
Ditambahkan dia, jika pihak perusahaan angkutan telah melanggar aturan yang ada maka akan ada sanksi tegas bagi pengusaha angkutan yang menetapkan tarif diatas ketentuan tadi.
“Jadi kalau ada laporan dari masyarakat disertai dengan barang bukti yang konkrit nanti mekanismenya perusahaan itu ada teguran dulu. Jika masih ngeyel juga, maka nanti akan ada rekomendasi dicabut KPS (Kartu Pengawasan) dan izin trayeknya akan dibekukan. Sanksi yang lebih tegasnya lagi izin usahanya akan dicabut,” tegasnya.
Sementara itu, ia mengimbau kepada masyarakat Bengkulu yang ingin bepergian menggunakan berbagai model transportasi agar dapat membeli tiketnya langsung kepada pihak loket resmi. Jangan melalui perantara atau calo.
“Jadi kalau beli tiketnya itu melalui perantara (calo-red) bisa dimungkinkan harganya naik dari harga yang ditentukan pihak perusahaan. Bagusnya beli langsung ke loket resmi. Terus untuk harga tiket itu juga tergantung pada kelas-kelasnya, kan ada kelas AC Executive, kelas Business dan kelas Ekonomi,” pungkasnya. (ags)