Nelayan Tradisional Akan Eksekusi Kapal Trawl

Nelayan Tradisional Akan Eksekusi Kapal Trawl

AGUS/RBI Ratusan nelayan saat demo di kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (19/2).
BERBAGI:

 

RBO >>  BENGKULU >>  Ini peringatan keras bagi pemerintah. Jika tidak tuntas menyelesaikan masalah trawl, bisa terjadi bentrok antar nelayan. Sebab nelayan biasa/tradisional akan mengeksekusi sendiri trawl yang nekad beroperasi.

      Kemarin ratusan nelayan tradisional Bengkulu yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Tradisional Bengkulu (ANTB) Bengkulu, Senin (19/2) menggelar demo di depan Kantor Gubernur Bengkulu.

ANTB tersebut merupakan gabungan dari kelompok nelayan Bajak Kota, Pondok Kelapa Benteng, Desa Harapan Benteng, Pantai Jakat Kota, Air Napal Bengkulu Utara, Pasar Bawah Bengkulu Selatan, Teluk Sepang Kota, Malabero Kota,  Pondok Besi dan Lempuing serta Karya Samudera, dll.

      Sementara itu, ratusan nelayan yang berdemo kemarin juga didampingi para mahasiswa yang berasal dari Universitas Bengkulu, IAIN, UMB dan Poltekkes. Keinginan para pendemo ingin bertemu dengan Plt.Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah kandas. Karena Plt lagi dinas luar, yakni ke Jakarta. Massa akhirnya hanya bertemu dengan Sekdaprov Bengkulu Nopian Andusti, Kepala DKP Provinsi Evan Syamsurizal, dan pejabat Pemprov lainnya.

Dalam aksi demo kemarin, para nelayan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemprov Bengkulu. Tak hanya itu, ratusan nelayan tradisional ini kemarin mengancam akan bergerak sendiri mengeksekusi pelaku trawl, apabila Pemprov Bengkulu bersama aparat penegak hukum tak segera menindak tegas para pelaku trawl di Provinsi Bengkulu.

“Jika tidak ada reaksi dari permintaan yang kami sampaikan ini, maka kami nelayan tradisional yang tergabung dalam ANTB akan bergerak sendiri untuk menyelamatkan sumber penghidupan dengan cara mengeksekusi pelaku trawl di lapangan. Cukup sudah 15 tahun sejak terjadinya konflik terbuka antara nelayan tradisional dengan pelaku trawl, kami cukup bersabar,” tegas Koordinator Nelayan Malabero Kota, Buyung Kida.

Dibagian lain, massa juga meminta untuk bertemu dengan Plt Gubernur Bengkulu guna melakukan pembahasan ulang soal penggunaan alat tangkap ikan jenis trawl agar dilakukan pelarangan dan penolakan total di wilayah laut Bengkulu.

“Aksi Demo nelayan ini bukan hanya nelayan kota Bengkulu saja. Melainkan massa nelayan dari kabupaten yang bergabung anti trawl,” tegasnya.

Ditambahkan dia, larangan penggunaan Trawl ini sudah jelas dilarang oleh Kementerian Kelautan Republik Indonesia (RI). Karena, melanggar Undang-Undang RI No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 84 ayat 1. Namun, kenapa Pemprov Bengkulu justru tidak melarang penggunaan alat tangkap yang sangat tidak ramah lingkungan ini di perairan Bengkulu.

“Kami minta Pak Plt Gubernur meralat pernyataannya, serta ikut melarang keras penggunaan Trawl ini. Kalau masalah ini belum selesai juga kami akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar lagi,” tegasnya.

Sementara itu, menanggapi aspirasi para pendemo, Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, SE, MT, langsung turun menemui para pendemo. Sekda meminta para pendemo bersabar.

“Pemda Provinsi tidak mungkin bekerja sendiri. Tentu harus dibantu pihak aparat dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi, jangan main hakim sendiri,” tegasnya.

Dijelaskan, penindakan terhadap pelaku trawl berjalan terus hingga saat ini. Dalam hal ini kewenangan ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu. Ia meminta kepada masyarakat untuk memantau penindakan yang dilakukan DKP dalam waktu dekat.

“Plt Gubernur komitmen memberantas trawl. Masalah trawl akan dilakukan penindakan tegas secara hukum. Trawl dilarang di perairan laut Bengkulu, titik,” tegasnya.

Ditambahkan, sebagai langkah komitmen memberantas trawl, disampaikan Sekda, bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama penegak hukum akan membeli satu buah kapal patroli guna menindak tegas pelaku trawl di perairan Bengkulu.

“Kita sudah tegaskan, tidak ada pembagian zona bagi pengguna trawl di laut Bengkulu dan pemerintah provinsi Bengkulu berkomitmen dalam satu minggu kedepan, laut Bengkulu bebas dari trawl dan akan dikontrol langsung oleh DKP. Jika masih terdapat, silakan lapor saya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Ivan Syamsurizal, mengatakan, akan melakukan penertiban penggunaan trawl dan akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Danlanal untuk bekerjasama menghentikan penggunaan trawl.

“Dalam waktu satu minggu kedepan, kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Danlanal untuk menertibkan penggunaan trawl dan akan menindak para pengguna,” pungkasnya. (ags)

BERIKUT TUNTUTAN NELAYAN TRADISIONAL:

  1. Meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk membersihkan trawl di Provinsi Bengkulu.

  1. Melaksanakan proses penegakan hukum dari setiap pelanggaran penggunaaan alat tangkap terlarang di Perairan Provinsi Bengkulu.

  1. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kemeterian Dalam Negeri untuk mengusulkan nota kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan trawl, Rektor Unihaz, Dirpolairud Polda, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Danlanal Bengkulu, Plt Gubernur Bengkulu tentang legalisasi penggunaan alat tangkap trawl dari 4 mil ke atas di Wilayah Bengkulu karena melanggar peraturan perundang-undangan.(**)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

one × one =