48 ASN Korban RM Ngadu ke DPRD Provinsi Bengkulu

48 ASN Korban RM Ngadu ke DPRD Provinsi Bengkulu

IWAN/RBI Suasana hearing puluhan ASN nonjob dengan pihak Komisi I DPRR Provinsi Bengkulu, Selasa (20/2).
BERBAGI:

 

Mutasi Semena-mena, Tak Jelas Tugas dan Kerjaa

RBO >>  BENGKULU >>  Sebanyak 48 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Bengkulu yang sebelumnya menduduki jabatan Eselon III, dan telah dinonjobkan zaman kepemimpinan Gubernur Bengkulu nonaktif, Dr. H. Ridwan Mukti, MH, Selasa (20/2) mengadu ke Komisi I DPRD provinsi. Menariknya, dalam kesempatan itu para ASN meminta dikembalikan pada jabatan semula atau paling tidak ke jabatan yang setara.

Perwakilan ASN, Herma Dewi menyampaikan, sejak dinonjobkan mereka terkesan tidak dipedulikan dan dihargai sama sekali. Buktinya, diminta menempati ruangan seperti kandang yang tidak memiliki meja ataupun kursi.

“Kemudian kami juga tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kami datang ke kantor hanya sekadar absen karena tidak tahu harus bagaimana lagi,” ujar Herma Dewi yang sebelum dinonjobkan menjabat sebagai Kabid di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

      Tidak jauh berbeda disampaikan perwakilan ASN lainnya, Sehmi. Menurut mantan aktivis HMI itu, ada sekitar 88 ASN yang dinonjobkan. Tapi yang hadir disini sekitar 48 dan sebelumnya Eselon III semua.

“Wajar sebenarnya kami protes. Ini mengingat penonjoban kami tanpa aturan yang jelas. Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah,” kata mantan Kepala Sekolah ini.

      Mendingan, lanjut Sehmi, jika yang menduduki jabatan pasca peninggalan ASN yang dinonjobkan, tahu kinerja yang harus dilakukan. Tapi yang jadi masalah malah sebaliknya. “Tentu saja ini menyebabkan pemerintahan lumpuh. Dengan kata lain mutasi jabatan yang dilakukan terhadap kami, juga berdampak melemahnya struktur organisasi pemerintahan,” sesal Sehmi.

      Sementara itu dalam hearing yang langsung dipimpin Ketua Komisi I DPRD, Srie Rejeki, SH, Sekretaris Komisi I H. Edi Sunandar beserta anggotanya, Drs. Slamet Riyadi, Jani Hairin, Dalhadi Umar, dan Siption Muhady, S.Ag, akan menindaklanjuti pengaduan tersebut. “Paling tidak nantinya kami meminta agar Plt Gubernur dapat menata lagi,” tegas Sri Rejeki.

      Ditambahkan Edi Sunandar, langkah pertama yang dilakukan pihaknya terkait pengaduan ini, bakal melakukan pemanggilan terhadap Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di lingkungan Pemprov. “Karena terkait masalah ini kita juga sudah berkoordinasi dengan KASN. Menurut KASN Pemprov sudah 15 kali diberikan rekomendasi,” bebernya.

      Pihaknya meyakini, lantaran saat ini Pemprov dipegang Plt Gubernur Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA, pasti nantinya akan disampaikan langsung. “Kita juga panggil Pak Sekdaprov, Biro Hukum, termasuk BKD. Karena bagaimanapun juga ini memiliki dampak negatif terhadap Perda nomenklatur yang telah kita sahkan,” tutup politisi NasDem tersebut. (idn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

eighteen + seventeen =