Polemik Nelayan,Ini Pesan Kapolda dan Plt Gubernur

Polemik Nelayan,Ini Pesan Kapolda dan Plt Gubernur

BERBAGI

 

RBO, BENGKUKULU – Guna menindaklanjuti polemik nelayan Provinsi Bengkulu terkait larangan penggunaan trawl sebagai alat tangkap di laut Bengkulu, Pemda Provinsi Bengkulu menggelar Coffee Morning Temu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Plus Provinsi Bengkulu bertajuk “Harmonisasi Stake Holder Kelautan dan Perikanan Dalam Mendukung Kondusifitas Wilayah” di Balai Semarak Raya Bengkulu, pada Senin (5/3).
Temu FKPD Plus Provinsi Bengkulu ini dipimpin langsung Plt Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah, MMA. Dari Temu FKPD Plus Provinsi Bengkulu tersebut, beberapa kesepakan dihasilkan. Diantaranya, dilakukan pendataan Nelayan Trawl termasuk masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya terhadap tekhnologi tersebut oleh Dinas Kelautan dan Perikan (DKP) Povinsi Bengkulu.
Dilaksanakan sosialisasi kepada Nelayan terkait akses sumber modal dengan bunga rendah oleh Bank Bengkulu didampingi DKP Provinsi Bengkulu.
Selanjutnya meminta dukungan pusat terkait solusi polemik dan pengadaan alat tangkap yang ramah lingkungan oleh DKP Kabupaten-Kota terutama bagi nelayan Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko. Masyarakat diminta mengedepankan penyampaian aspirasi yang sekondusif mungkin dan menghindari pengerahan massa karena saat ini telah masuk tahapan Pilwakot. Peningkatan dan efeksifitsasi pengawasan dengan dibentuknya Polmaswas (Polisi Pengawasan Masyarakat).
Sementara itu, Plt.Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, dengan dihasilkannya kesepakatan FKPD Plus ini masyarakat nelayan Bengkulu diminta untuk tidak mudah terpancing dengan informasi-informasi menyesatkan (hoax), yang dapat memicu konflik dan berujung pada perpecahan di mayarakat.

(BACA JUGA)

https://www.radarbengkuluonline.com/2018/02/24/nelayan-trawl-bengkulu-sepakat-tak-lagi-gunakan-trawl/
Selain itu, DKP Provinsi Bengkulu dan kabupaten-kota diminta berkoordinasi intensif, memberikan pemahaman kepada nelayan terkait menciptakan suasana kondusif di daerah masing-masing.
“Masyarakat khususnya para nelayan saya minta jangan mudah termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Kepada DPK Provinsi Bengkulu untuk bisa menggandeng DKP Kabupaten-Kota, karena ditingkat kabupaten-kota lah yang lebih dekat dengan masyarakat,” tegasnya.
Senada, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung menjelaskan, apa yang dihasilkan dari Temu FKPD Plus ini, menurutnya jelas akan memberikan solusi terbaik atas permasalahan selama ini.
Disamping itu dirinya menegaskan kepada masyarakat untuk selalu patuh terhadap hukum, jika terbukti adanya pihak yang dengan sengaja memanfaatkan polemik Nelayan Bengkulu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, maka tidak segan-segan akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Sekali lagi saya katakan, masyarakat khususnya nelayan jangan mudah terpancing oleh para provokator yang tidak bertanggungjawab. Jika ada oknum yang dengan sengaja memanfaatkan polemik ini, Polda Bengkulu tidak akan segan-segan melakukan tindakan,” tegasnya.
Sementara itu, pertemuan ini juga dihadiri perwakilan Nelayan Trawl dan Nelayan Tradisional Bengkulu. Intinya mereka sama-sama berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu dan jajaran FKPD Plus Bengkulu memberikan solusi terbaik, sehingga permasalahan seperti ini tidak terjadi dikemudian hari. (ags)