Wakapolda: Demo Trawl Tutup Jalan Kita Sikat

Wakapolda: Demo Trawl Tutup Jalan Kita Sikat

BERBAGI:

RBO,BENGKULU – Gejolak alat tangkap trawl sekarang sudah menuai titik terang. Sebab perwakilan nelayan trawl yang hasil mediasi di Polda Bengkulu, Kamis,(8/3), sepakat mengganti alat tangkap dan segera berangkat ke Jakarta untuk memilih alat tangkap yang pas dan tepat untuk laut Bengkulu.
Mediasi itu ikut hadir Asisten I Pemeritah Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikakan (DKP) Provinsi Bengkulu, kepala Dinas DKP kabupatan Mukomuko, Wakapolda Bengkulu, Danlanal, Danrem, dan perwakilan nelayan trawl dan nelayan tradisonal Bengkulu.
Wakapolda Bengkulu Kombes Pol Budi Widjanarko SH, MH, mengatakan, nelayan trawl ini sebenarnya menuntut apa yang mereka lakukan dalam masa transisi ini. Kemudian mereka memahami dan tahu bahwa alat tangkap trawl itu dilarang. Tetapi semua itu sudah ada solusinya, dan dalam mediasi itu tadi intinya mereka sepakat untuk mengganti alat tangkap tersebut. Namun yang masih mereka pikirkan itu adalah masa transisi proses peralihan alat tangkap ini.
“Kalau kita dari Polri, Danlanal, dan TNI di Bengkulu ini menginginkan kondisi ini tetap kondusif dan aman. Tetapi dalam masa peralihan ini mereka tetap tidak boleh melaut menggunakan alat tangkap trawl, tetap tidak boleh. Apabila masih ada yang beroperasi menggunakan trawl dan demo memblokir jalan yang menrugikan banyak pihak kita tetap menindak dengan tegas,” demikian ucapnya.
Evi Hasna perwakilan dari Nelayan trawl Pulau Baai Bengkulu, mengungkapkan, sebenarnya hasil mediasi antar semua pihak yang digelar oleh Polda Bengkulu ini, belum menuai titik terang yang pas. Sebab mereka perwakilan dari nelayan trawl yang hadir saat mediasi itu, belum bisa memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Namun mereka masih memerlukan musyawarah antar mereka mewakili berangkat ke Jakarta memilih ganti alat tangkap tersebut.
“Kalau mediasi itu tadi sebenarnya tidak ada hasil. Tetapi tadi Pak Direktur Polairut mengundang kami untuk rapat dan memastikan perwakilan dari kami siapa saja yang berangkat ke Jakarta untuk memilih alat tangkap pengganti trawl itu. Sebab perwakilan yang berangkat itu mesti harus memahami dan tahu ukuran kapal yang digunakan selama ini. Untuk memilih orang yang berangkat itu kami membutuhkan waktu untuk musyawarah,” ucapnya seusai mediasi itu kemarin.
Dijelaskan, bahwa perwakilan nelayan trawl yang datang dalam mediasi ini, tidak bisa memutuskan sepenuhnya. Tetapi apa hasil dari mediasi ini dipastikan disampaikan ke semua nelayan trawl, apakah mereka menerima atau tidak dirinya tidak dapat memastikan.
“Yang datang ke sini hari ini (kemarin red) tidak ada yang bertanggung jawab apakah mereka menerima atau tidak keputusan ini. Yang jelas semua hasil rapat hari ini kami sampaikan. Masalah dengan orang yang tidak datang tergantung mereka karena yang tidak hadir hari di sini tidak ada yang bertanggung jawab. Kami hanya perwakilan,” tambahnya.
“Laut Bengkulu ini beda dengan laut yang lain. Sehaurnya pak Ivan harus mengambil kebijakan, dan dengar keluhan kami. Tetapi tadi dia mengatakan tidak bisa mengeluarkan kebijakan sampai kapan pun,” pungkasnya.
Ditambahnkan, Andi Oyeng selaku sekretaris persatuan nelayan Trawl Pulau Baai, mengatakan, bahwa pihaknya dari nelayan trawl sepakat untuk mengganti alat tangkap trawl itu dengan alat tangkap lain yang cocok di Bengkulu ini, sesuai dengan hasil mediasi di Polda itu, pihaknya memastikan bahwa tidak ada lagi aksi seperti memblokade Jalan seperti tempo hari.
“Sekarang kita mempersiapkan 3 orang atau 4 orang perwakilan dari nelayan trawl untuk berangkat ke Jakarta untuk memilih ganti alat tangkap trawl itu. Kita sepakat untuk mengganti alat trawl itu,” imbuhnya saat diwawancarai melalui telepon seluler kemarin.

Sementara, Joker perwakilan nelayan tradisional atau nelayan berkas dan pondok besi, juga menilai bahwa mediasi yang digelar itu hanya ngobrol-ngobrol saja, dan tidak ada keputusan yang tegas.
“Kami ini juga perwakilan dari nelayan tradisional yang ada di Bengkulu ini. Jadi, kita juga tidak bisa menyatakan apa-apa. Kalau pertemuan itu tadi tidak ada hasil dan tidak ada kesepakatan,” singkatnya.
Kadis DKP Provinsi Bengkulu, Ivan Syamsurizal, mengungkapkan, untuk kecepatan proses mengganti alat tangkap ini. Tergantung dengan nelayan trawl itu masing-masing. Kapan mereka bisa berangkat ke Jakarta maka pengganti alat tangkap trawl itu segera ada. Tetapi kalau mereka tidak bisa mewakili untuk berangkat ke Jakarta untuk memilih alat tangkap itu, pihaknya tidak bisa bilang apa-apa.
“Setelah ada alat yang dipilih oleh perwakilan nelayan ini nantinya barulah kita melakukan uji coba. Kalau bicara masalah kebijakan, kalau wilayah regulasi dalam kaitan pengelolaan sumberdaya. Tetapi kalau masalah kebijakan alat tangkap itu adalah aturan nasional yaitu ada peraturan dan undang-undang peraturan nasional. Sampai kapanpun saya tidak bisa mengeluarkan kebijakan masalah trawl ini. Solusi dari kami, kami akan membantu proses peralihan secepat mungkin, sesuai dengan permintaan pak dirjen. Dan memberikan pelatihan matapencarian alternatif misalkan pengelolahan atau bantuan. Kalau izin laut tidak ada, itukan aturannya tidak boleh,” pungkasnya. (ide)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

seven − 3 =