Soal PT PGE di Lebong, DPD RI Panggil 5 Menteri

Ekonomi & Bisnis Featured Lebong Lingkungan Nasional Pemda Provinsi Politik

 

RBO, BENGKULU – DPD RI akan memanggil lima kementerian. Tujuannya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait permasalahan dampak lingkungan dari proses pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi PT Pertamina Geotermal Energy (PGE) Hulu Lais Lebong. Rombongan anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Rabu, (28/3) menggelar Rapat Kerja dengan seluruh stake holder yang ada di Provinsi Bengkulu.

Dari pertemuan di Kantor Gubernur Bengkulu tersebut, dari Pemerintah Provinsi selain dihadiri Asisten III Sekda Provinsi Gotri Suyanto, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi juga Kabupaten Lebong, pihak DPD RI ingin mencarikan solusi terbaik dan bisa diterima oleh semua pihak, baik penggiat lingkungan, Pemerintah Daerah, PT PGE dan masyarakat sekitar.

“Kita ketahui proyek ini sangat besar yang nantinya akan memberikan kontribusi besar bagi daerah, yakni sumber energi baru yang ramah lingkungan. Oleh karena pertemuan ini, kita duduk satu meja bersama-sama mencarikan solusi terbaiknya. Apalagi dari pemaparan dinas teknis telah mengeluarkan semua perizinan dan juga Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)-nya. Sehingga sekarang tinggal lagi, syarat dan ketentuan dilaksanakan atau tidak oleh pihak PGE,” ungkap Anggota BAP DPD RI, M Saleh, Rabu (28/3).

Selain itu senator Bengkulu M Saleh yang pernah menjadi Ketua DPD RI tersebut juga meminta, dengan keberadaan lokasi PGE berada di kawasan hutan, agar dapat ikut serta menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Mengingat dengan keberlangsungan hutan akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

“Kita ke sini bukan menjadi hakim, tapi mediator antara pihak-pihak yang diduga bertikai, untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama-sama,” katanya.

Ditanya soal ganti rugi kepada masyarakat yang diberikan pihak PGE sebesar Rp 3,6 milyar akibat bencana yang terjadi beberapa waktu lalu, Saleh berpendapat, tentunya pihak PGE memiliki hitungan berdasarkan tanggung jawabnya. Apalagi dari keterangan pihak PGE sendiri, atas bencana tersebut juga korban.

“Untuk menetapkan siapa yang salah dalam soal bencana atau tidaknya itu, perlu dikaji lebih panjang lagi. Tapi kita cari jalan tengahnya agar masalah tersebut ada solusi terbaiknya,” terang M Saleh.

Adapun Ketua BAP DPD RI H. Abdul Gafar Usman MM, mengatakan hasil pertemuan mereka bersama pemerintah daerah, PGE serta aktifis lingkungan, setelah mereka mendapatkan informasi dan keterangan dari pertemuan, maka diakui kseimpulannya pertama, perlu dilakukan pertemuan kedepannya dengan para menteri terkait. Nanti akan dihadiri oleh Pemda kabupaten, Pemda Provinsi, agar persoalan ini bisa tuntas tingkat nasional dan daerah. “Bukan diambil alih, tapi difasilitasi oleh BAP DPD RI. Nanti kita adakan pertemuan dengan lima pihak kementerian terkait. Pertama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Menteri ESDM, lalu Badan Penanggulangan Bencana Alam, setelah itu Menteri PUPR. Kita akan agendakan dalam masa sidang saat ini untuk dilakukan pertemuan membahas persoalan ini,” kata Ketua BAP DPD RI yang berasal dari Provinsi Riau tersebut. Ikut hadir dalam rombongan BAP, Oka Ratmadi senator dari Bali, Drs H. M Idris dari Kalimantan Timur, Antung Fatmawati ST dari Kalimantan Selatan, Hj. Daryati Uteng SE, MM dari Jambi, Ir H. Iskandar Muda B Lopa dari Sulawesi Barat dan Dr H. Andi Surya dari Lampung.

Sementara itu, Wakil Bupati Lebong, Wawan Fernandez, SH, M.Kn mengatakan, tidak bisa dipungkiri akibat bencana itu sekitar 200 Ha lahan warga rusak, dan 130 Ha diantaranya rusak parah. “Sejauh ini akibat bencana itu kita selaku pemerintahan mengambil sikap. Seperti pembentukan komando PGE untuk evakuasi korban, alat berat, santuan berupa konsumsi sebagai bentuk tanggap darurat,” terang Wawan.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT PGE, Khairul Rozak menjelaskan, masalah yang dibahas sekarang ini merupakan persoalan yang dulu dan pihaknya sudah menyelesaikannya. Termasuk evaluasi dengan melibatkan pihak terkait dan untuk biaya kerohiman senilai Rp 4 miliar (Biaya ganti rugi kemanusiaan).

Apalagi untuk air sumur Geotermal, diambil dari kedalaman 3 ribu meter dan bukan air tanah. “Sebenarnya hal yang perlu diperhatikan masalah hutan jangan sampai rusak. Pasalnya jika rusak, air dari hulu tidak akan menyerap ke bawah dan kejadian banjir bandang bisa kembali seperti kejadian beberapa waktu lalu. Kemudian yang dibenahi lagi masalah aliran sungai perlu dikeruk terus,” terangnya.

Disamping itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bengkulu Agus Priambudi menyatakan, tindak lanjuti dari pertemuan ini disepakati, akan kembali mengundang lima institusi yakni, Kementerian LHK, Kementerian Pekerjaan Umum, Pertanian, ESDM dan Badan Nasional Penanggulangan (BNPB) atau BPBD setempat, guna membahas lebih lanjut permasalahan yang ada.

“Dari pertemuan tersebut diharapkan ada solusi terbaiknya. Sehingga masalah PGE bisa tuntas. Apalagi pihak PGE juga menargetkan sumber energi baru ini sudah bisa dimanfaatkan pada tahun 2020 mendatang,” tutupnya.(idn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *