Bawaslu Adili Pelanggaran Kode Etik di Mukomuko

Bawaslu Adili Pelanggaran Kode Etik di Mukomuko

BERBAGI
IWAN/RBO: Bawaslu Provinsi Bengkulu saat menyidangkan gugatan kode etik terhadap penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Mukomuko, Kamis (17/5).
BERBAGI:

 

 

Ediansyah Hasan: DKPP Yang Memutuskan

RBO, BENGKULU – Dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat kelurahan atau PPS untuk Pilleg dan Pilpres tahun 2019 bermasalah di Mukomuko. Untuk itu Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu salah satu pihak penyelenggara pemilu Kabupaten Mukomuko.

 “Sebelumnya saya ingin menyampaikan, kita yang di daerah ini namanya TPD yaitu artinya Tim Pemeriksa Daerah. Artinya yang namanya DKPP hanya di pusat, tetapi untuk pelaksanaan sidang di provinsi, diangkatlah kami TPD. Terkait yang Mukomuko ini, sudah disidangkan, nanti masing-masing dari TPD ini berdasarkan fakta persidangan akan menyampaikan masing-masing rekomendasi, jawaban, teradu seperti apa, pengadu seperti apa, fakta persidangan seperti apa. Kami merangkumnya masing-masing dan disampaikan ke DKPP. Dalam sidang ini, kita belum bisa memutuskan hasilnya,” ungkap Ketua TPD Provinsi Bengkulu yang juga komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu, Ediansyah Hasan SH, MH saat ditanyai usai sidang, Kamis (17/5).

      Adapun prosesnya nanti, setelah masing-masing TPD menyampaikan hasil rekomendasinya kemudian diputuskan oleh DKPP, “Yang memutuskan nanti DKPP, dan untuk yang Mukomuko ini kasusnya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara seketika penerimaan PPS. Ada penerimaan PPS di dua desa peminatnya kurang. Akhirnya salah seorang komisioner KPU Kabupaten Mukomuko pernyataannya di chat menurut pengawas tidak profesional dianggap ada keberpihakan. Sebab dia komunikasi dengan salah satu kandidat calon PPS disana. Dua desa itu untuk PPS Desa Teramang Jaya dan Desa Sungai Rumbai. Di dua desa itu PPS nya kekurangan peminat yang mendaftar sementara sosialisasi sudah dilakukan. Menurut pengadu kenapa hingga kurang peminat sebab mereka menduga sudah ada yang akan mengisi sebagai PPS dua desa itu. Sebab itu yang lain tidak berminat mendaftar. Padahal menurut teradu belum begitu faktanya,” terangnya.

      Dari fakta persidangan statemen pengadu dan teradu, serta pihak terkait akan dijadikan dasar untuk TPD membuat rekomendasi. “Kami akan membuat rekomendasi, sedangkan keputusannya nanti ada di tangan DKPP,” pungkasnya. (idn)