PT SAP Diduga Belum Bayar Uang Lembur Buruh

Featured Mukomuko

Setelah Pekerjakan Pada Libur Nas Pilkada Seretak

RBO >>  MUKOMUKO >>  Perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan minyak kelapa sawit mentah atau CPO, PT. SAP yang beralamat di Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya belum juga mau membayar uang lembur setelah mempekerjakan karyawannya saat libur nasional Pilkada serentak, Rabu (27/6) lalu.

Hal ini diketahui setelah beredar di grup WA potongan scrinshot percakapan antara petinggi perusahaan tersebut dengan salah seorang yang diduga karyawan PT. SAP.

Untuk mencari keterangan, radarbengkuluonline.com  berusaha menghubung managemen PT. SAP dan berhasil terhubung dengan bagian Personalia a.n Yenli. Saat dikonfirmasi, ia mengakui pihaknya memang belum membayarkan upah lembur kepada karyawannya. Ia juga mengaku kalau Rabu (27/6) saat Pilkada serentak lalu, pabrik CPO yang dikelola PT. SAP masih beroperasi.

      Dijelaskannya, pihak managemen PT. SAP d Talang Medan ini juga sudah mengkomunikasikan hal ini kepada kantor pusat PT. SAP. Menurut atasananya, jelas Yenli, pemberlakuan libur itu hanya berlaku di daerah yang melaksanakan Pilkada serentak saja.

“Ya, kami ini hanya melaksanakan tugas saja. Kami sudah sampaikan ini kepada kantor pusat. Tapi katanya tidak ada libur. Kami juga tetap beroperasi dan kami memang belum membayar upah lembur karyawan kami,” sampainya kemarin melalui telepon.

Selain itu, Yenli mengaku tidak menerima surat edaran secara resmi terkait kewajiban perusahaan swasta wajib membayar upah lembur saat mempekerjakan pekerjanya pada libur nasional Pilkada Serentak.

“Kami juga tidak menerima surat resmi perintah harus meliburkan dan kalau tetap bekerja harus ada uang lembur. Kalau ada kami enak mengajukan sebagai dasar kami,” bebernya.

Sementara itu, berbeda dengan Yenli, Ketua Serikat Buruh PT. DDP, Roslan menjelaskan, kalau ada perusahaan yang mempekerjakan karyawannya saat libur nasional Pilkada serentak lalu, perusahaan wajib membayar uang lembur sesuai ketentuan.

Menurutnya, hal itu sudah sangat jelas, bahwa 27 Juni merupakan hari libur nasional yang disahkan oleh Presiden RI melalui Kepres. Kemudian hal ini dipertegas lagi dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenaga kerjaan (Kemenketran RI) pada 26 Juni yang menegaskan kewajiban perusahaan meliburkan karyawannya, jika masih bekerja untuk dapat mengatur waktu masuk kerja bagi perusahaan yang berada di daerah yang sedang melaksanakan Pilkada serta kewajiban perusahaan membayar uang lembur bagi yang mempekerjakan karyawannya.

“Sudah sangat jelas itu. Kalau ada perusahaan yang tidak membayar uang lembur, bisa dilaporkan,” ujarnya.

Roslan menyebutkan, untuk perusahaan tempatnya bekerja, yakni PT. DDP pada 27 Juni lalu, managemen meliburkan karyawannya.

Seharusnya hal semacam ini dapat dilakukan pengawasan oleh instansi terkait. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Ketenagakejaan (DPMPPTK) Kabupaten Mukomuko. Sayangnya saat dikonfirmasi, Kepala DPMPPTK, Edi Kasman, SH. Mengaku tidak pernah menerima secara resmi surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan prihal ketentuan-ketentuan ketenagaerjaan pada saat libur nasional Pikada Serentak.

“Kita mendapat ada SE dari Kementerian itu di Media Sosial dan pesan WA, inikan kelegalitasannya dipertanyakan. Kita tidak berani meneruskan edaran itu ke perusahaan-perusahaan,” akunya.

Dikatakannya lagi, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat edaran dari kementerian itu secara resmi, sehingga instansi tersebut belum dapat berbuat banyak.

“Barangkali nanti kalau surat edaran itu diterima secara resmi akan kita tindak lanjuti,” demikian Edi. (sam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *