Harga Sawit Rp 500, Petani Ngadu ke Dewan

Featured Seluma

RBO >>  SELUMA >>  Jika tak ada perubahan, hari ini sejumlah perwakilan petani dan pedagang Tandan Buah Segar (TBS ) sawit berencana ngadu ke DPRD Seluma. Ini menyikapi melorotnya harga buah sawit ditingkat petani di Seluma yang hanya Rp 400 – 500 per kilo gramnya.

” Rencananya Senin (2/7), perwakilan petani dan pedagang mengadukan nasib ke dewan,” kata toke sawit di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma Kota, Herwan Saleh saat ditemui radarbengkuluonline.com Minggu (1/7).

Dirinya memperkirakan, selama sepekan setidaknya ada 100.000 ton sawit di Seluma membusuk percuma.

“Dari seluruh toke dan petani, setidaknya dalam seminggu ada sekitar 100.000 ton sawit yang membusuk tidak dipanen, membusuk di lahan usai dipanen, membusuk di lapak pengepul, membusuk di atas armada karena antrean sampai 5 hari,” kata Herwan.

Sementara itu, melorotnya harga TBS sawit di Seluma juga sempat menjadi perhatian Sekretaris DPC Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Kota Lubuk Linggau, Ahlul Fajri. Ia menilai pemerintah daerah harus bertanggung jawab dan mencari solusi atas persoalan tersebut.

” Menanggapi banyaknya TBS di Seluma  yang membusuk, saya menduga bahwa hal ini adalah kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi-korporasi serta  pengelolaan CPO yang diduga dikuasai oleh korporasi-korporasi tertentu. Seharusnya kalau perusahaan tidak mau membeli TBS, maka pemerintah wajib memberi sanksi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut,” kata Ahlul Fajri.

Jika hal ini terjadi berlarut, akan mengganggu ekonomi masyatakat di Kabupaten Seluma yang notabenenya sebagian besar menggantungkan hidup dari komoditas perkebunan sawit.

Sementara di luar Kabupaten Seluma misalnya, harga TBS sawit masih di atas Rp 1000 per kilogramnya.

“Lupa saya tanggalnya. Yang jelas saya pernah menawarkan hal ini ke OPD terkait karena ada calon investor yang menawarkan ke saya untuk dicarikan lahan pabrik di daerah ini. Namun saya minta data perkebunan milik rakyat dan plasma yang akat kredit ke perusahaan-perusahaan perkebunan. Juga harga TBS tiga tahun terakhir sesuai Perda daerah ini, namun sayangnya tidak ada tanggapan positif dari OPD tersebut. Dan tragisnya info yang saya dapat bahwa perizinannya sulit didapat  didaerah ini karena birokrasi yang sengaja dipersulit,” sampainya.

Dalam hal ini, lanjutnya peran serta masyarakat sangat diperlukan sebagai kontribusi untuk masyarakat, bahkan daerah. Namun pemerintah wajib mendukung dan memfasilitasi hal-hal yang berkaitan tentang hajat hidup rakyat.(0ne)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *