DPR RI: Bengkulu Agar Bangun Pabrik Sawit-Karet

DPR RI: Bengkulu Agar Bangun Pabrik Sawit-Karet

Iwan/RBO: Anggota Komisi XI DPR RI dr Anarulita Muchtar.
BERBAGI:

Anarulita: Otomatis Harga Sawit dan Karet Bisa Stabil

RBO, BENGKULU – Anggota Komisi XI DPR RI dr Anarulita Muchtar menilai, Provinsi Bengkulu bisa menstabilkan harga komoditi seperti Tandan Buah Segar (TBS) sawit serta karet. Dengan cara mendirikan pabrik olahan jadi. Baik itu pabrik karet maupun pabrik kelapa sawit atau CPO. “Kalau itu dibangun, otomatis harga sawit maupun karet akan naik ditingkat petani. Syaratnya, pabrik yang dibangun harus pabrik yang mengolah hingga barang jadi,” ungkap Anarulita saat ditanyai usai menghadiri pelantikan Rektor UMB, Jumat (6/7).

Jika masih pabrik pengolahan sebatas bahan mentah, lanjut Anarulita, dipastikan tidak akan berdampak terlalu signifikan terhadap harga komoditi tingkat petani. “Kalau pabrik setengah jadi, sekarangkan sudah seperti pabrik CPO maupun karet. Nyatanya kan harga karet dan kelapa sawit masih seperti-seperti ini saja. Bahkan saat ini harga karet dan sawit benar-benar anjlok, membuat petani maupun pemerintah daerah kelabakan,” jelasnya.

Untuk pembangunan pabrik, politisi NasDem ini menuturkan, pemerintah daerah bisa membangunnya melalui kerjasama dengan swasta. “Kalau anggaran di daerah kita ini tidak mampu untuk membangun sendiri ya saya rasa perusahaan swasta pasti mampu dan ada yang mau. Tinggal lagi bagaimana cara daerah meyakinkan pemodal. Lahan dan bahan baku kita melimpah,” tutur Anarulita.

Apabila tidak dibangun pabrik olahan barang jadi, ditegaskan Anarulita, harga komoditi seperti karet dan sawit di Bengkulu seterusnya seperti ini. “Semua juga tahu, kalau CPO itu tergantung harga dunia. Namun paling tidak jika kita ada pabrik olahan jadi. Maka harganya bisa dikontril serta distabilkan, tidak seanjlok saat ini. Jika ada pihak swasta yang ingin membangun pabrik olahan jadi di Bengkulu, pemerintah daerah jangan mempersulit pengurusan izinnya. Malahan pemerintah daerah harus membantu mempermudah pihak swasta mengurus perizinannya. Begitu juga masyarakat, ya harus bergendengan tangan membantu investor menenamkan modalnya di daerah kita. Karena pasti ada efek domino terhadap perekonomian masyarakat dan daerah kedepannya. Tapi, bukan berarti kita jadi budak perusahaan swasta. Semua tetap harus berjalan sesuai aturan perundang-undangan,” tutup anggota Komisi XI DPR RI tersebut. (idn/bis)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

four × three =