Disayangkan, Permendikbud Tentang PPDB Telat

Bengkulu Tengah Featured

Naspin: Permendikbud Itu Salah, seharusnya dikeluarkan bulan Desember lalu

RBO >>  BENTENG >>  Komitmen jajaran Dikbud Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara transparan sesuai dengan aturan, ternodai dengan praktik PPDB yang diduga melanggar aturan oleh SMAN 1 Benteng.

Data yang dihimpun radarbengkuluonline.com ,  terkuaknya kebobrokan pelaksanaan PPDB di Bumi Maroba Kite Maju Benteng ini, terjadi saat ada beberapa wali calon siswa yang akan menarik berkas anaknya dari SMAN 5 Benteng (SMAN Karang Tingggi-red) lantaran akan mendaftarkan anaknya ke SMAN 1 Benteng. Padahal secara aturan Zona anak yang berdomisili di Desa Ujung Karang dan di Desa Dusun Baru tersebut hanya bisa mendaftar di SMAN 5 Benteng. Namun ternyata sudah beberapa anak di Zona ini malah diterima pada PPDB di SMAN 1 Benteng (SMAN 1 Talang Empat).

Kepala SMAN 5 Benteng Syahroni M.Pd tidak menampik bila memang adanya dugaan pelanggaran oleh salah satu SMAN di Benteng dalam PPDB dengan menabrak aturan yang ada. Modusnya adalah dengan merubah KK di desa yang masuk dalam Zona SMAN 1 Benteng.

      Fatalnya, umur perubahan KK itu diterbitkan Dukcapil Benteng ada yang tanggal 2 dan tanggal 3 Juli 2018. Padahal dalam aturannya untuk diterima pendaftaran siswa pada PPDB minimal umur KK adalah 6 enam bulan. Bukan hanya dalam hitungan hari sebelum dimulainya PPDB.

Kepala SMAN 1 Benteng, Naspin, S,Pd saat dikonfirmasi secara terpisah, menyatakan, penerimaan PPDB ini dilakukan oleh panitia yang ada, dan silakan tanya sama panitia.

Namun terkait Permendikbud Tentang PPDB ini, menurutnya salah. Ini lantaran Permen ini diterbitkan bulan Mei 2018. Seharusnya bila ingin sosialisasinya berjalan dengan benar, maka Permen ini dikeluarkan pada bulan Desember tahun lalu.

      Pihak sekolah, lanjut Naspin, sepanjang ada KK dari calon siswa ini secara administrasi masuk dalam wilayah Zona mereka, maka tak da alasan mereka menolaknya.

      Ia malah juga mempersalahkan Dukcapil Benteng yang dianggapnya gampang menerbitkan perubahan KK tanpa melalui prosedur yang benar.       Kabid Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu, R.Wahyu,M.Si saat akan dikonfirmasi mengaku baru mandapat laporan via telepon tentang persoalan PPDB di Benteng ini.

       “Kami masih menunggu laporan resmi terkait hal tersebut. Bila nanti benar, saya kira sanksinya sudah jelas. Dalam Permendikbud tersebut melalui dari teguran hingga pemberhentian,” tegasnya. (bri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *