PPDB Sistem Zonasi di Kota Bengkulu Masih Sangat Kacau

PPDB Sistem Zonasi di Kota Bengkulu Masih Sangat Kacau

Suimi Fales SH, MH
BERBAGI:

DPRD Kota: Ada Praktik Manipulasi KK, Harus Diusut

RBO >>  BENGKULU >>  Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bengkulu saat ini masih sangat kacau. Padahal tahun ini merupakan tahun kedua PPDB online dan sistem zonasi berdasarkan lokasi tempat tinggal anak. Kecurangan terus terjadi mulai dari manipulasi KK hingga praktik curang lainnya.

      Menurut anggota Dewan Kota Bengkulu, Suimi Fales, SH, MH, proses PPDB yang sangat kacau ini harus diusut tuntas. “Kalau kita lihat dan cermati, tahun kedua PPDB berdasarkan sistem zonasi semestinya PPDB nya sudah ada perubahan dan perbaikan yang mendasar. Tapi ternyata yang kita lihat malah tambah buruk. Tambah jelek proses PPDB nya tahun kedua ini,” ungkap Suimi Fales kepada radarbengkuluonline.com  Minggu (8/7).

      Hingga saat ini, berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke DPRD, Politisi PKB itu membeberkan sangat banyak laporan masyarakat, khususnya wali murid yang ingin menyekolahkan anaknya.

“Kalau dikatakan temuan, yang ada itu kita mendapatkan laporan dari para orang tua wali murid, itu sangat luar biasa terkait PPDB ini. Banyak sekali keluhan mereka. Seperti mereka masuk dalam satu zona, tapi anaknya tidak bisa diterima masuk sekolah di zona tersebut. Seperti zona SMPN 2 ini, banyak anak-anak di Sawah Lebar ini tidak bisa sekolah di zona ini. Jadi semestinya pihak Dinas Dikbud bisa mencarikan solusi. Kalau menurut saya salah satunya dengan menambah satu sekolah lagi untuk SMPN di kawasan ini (Sawah Lebar). Padahal banyak yang masuk dalam zona ring satu,” terang Sui.

      Kemudian lanjut Sui, pihaknya juga banyak mendapati laporan adanya praktik-praktik manipulasi Kartu Keluarga (KK). “Manipulasi KK ini sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari oleh pihak keluarga wali murid. Nah, ini juga perlu jadi perhatian kita. Sebab, sejak lahirnya sistem zonasi ini pemerintah daerah mengantisipasi dengan menyiapkan infrastruktur pendidikan dengan penambahan sekolah. Sebenarnya PPDB dengan sistem zonasi ini adalah cara yang paling baik. Hanya saja belum diiringi dengan infrastruktur dengan sistem. Nah sistem ini masih bisa diakal-akali. Dan ini kedepan akan jadi bahan evaluasi kita. Sebenarnya ini juga jadi kendala kami, seperti untuk SMA/SMK itu sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tapi untuk anak-anak para pelajar itu masuk dalam wilayah kabupaten/kota,” pungkasnya. (idn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

5 × 4 =