Pantai Panjang Bengkulu Kurang Diperhatikan

Featured Pemda Provinsi

Kalau Malam Gelap Gulita

RBO <<  BENGKULU >>  Kawasan Pariwisata Pantai Panjang tampaknya menjadi sorotan bagi beberapa aktivis pemuda Provinsi Bengkulu. Selama ini aset daerah yang sangat dapat mempromosikan nama Bengkulu itu hanya menjadi kurang perhatian bagi Pemerintah Daerah.

Tak hanya itu, bahkan dikawasan tersebut menjadi praktik pungli parkir hingga masih banyak bangunan yang belum jelas perizinannya.  Hal ini disampaikan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu Meliyan Sori. Ia mengatakan, Pemerintah harus tegas mengambil langkah untuk memperbaiki Pantai Panjang ini. Apalagi menurutnya HPL (Hak Guna Pengelolaan) kawasan itu sudah akan turun ke tangan Plt Gubernur Dr drh H Rohidin Mersyah MMA, maka seyogyanya setelah berpindah alih status maka kawasan itu sepenuhnya dapat diurus oleh Pemprov Bengkulu.

“Pantai Panjang ini menjadi ikon Provinsi Bengkulu. Selain Bunga Rafflesia, para wisatawan itu juga ingin berkunjung ke Pantai Panjang. Namun ketahuilah sendiri, pantai kita ini saja kumuh. Kalau sudah malam hari lihat sendiri gelap gulita, bagaimana orang mau kesini. Apalagi ingin menyambut Wonderfull 2020,” terangnya kepada radarbengkuluonline.com tadi pagi.

Menurutnya, banyak kejadian yang tidak diinginkan akibat adanya warung remang- remang yang saat ini masih berfungsi. Dirinya pun mempertanyakan izin bangunan disana. Bahkan ia membeberkan ada kawasan yang tidak boleh ada bangunan didirikan, namun berdiri tanpa izin disana.

“Selain itu kita takuti kalau gelap gulita ini. Disisi keamanan kita mempunyai Kepolisian dan Satpol PP. Kemudian warung remang- remang dan pondok disana kalau sudah dikelola Provinsi dapat diurusi. Kalau Provinsi sudah mau menangani bisa saja mau di Kota atau tidak. Seharusnya ada kewewenangan dalam mengelola kawasan Pantai Panjang ini. Dari kawasan kebersihan, tindakan kriminalitas selain itu paling penting parkir. Banyak parkir yang liar. Jelasnya ada pelanggaran berat dari kawasan Pantai Panjang, tepatnya kawasan arah sebelum kampung cemara.”

Disana ada bangunan permanen yang sangat dekat dengan pantai. Disana diduga ada sesuatu. Itu melanggar. Seharusnya membuat bangunan tidak permanen. Namun tidak tahu bagaimana tindak lanjutinya. ‘’Saya rasa kalau Provinsi mengelolanya sudah sangat pas. Yang jelas jika Pantai Panjang mengurusnya itu pihak Pemda Provinsi Bengkulu dari sumber daya manusia nya sudah lebih. Selain itu untuk mendatangkan wisatawan dan Pendapatan Daerah dapat meningkat nantinya,” tambahnya.

Penjabat Walikota Bengkulu Budiman Ismaun, M.Pd saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa bangunan warem ini menjadi penyakit masyarakat. Penegak hukum hingga Satpol PP pun sudah melancarkan tindakan keras untuk melarang menjual minuman keras hingga tuak.

“Kalau hak guna bangunan itu ditangani oleh Pemda Provinsi Bengkulu. Persoalan retribusi dan pengelolaan ditangan Pemda Kota Bengkulu. Soal warem ini menjadi kendala kita selama ini. Memang seharusnya pemerintah bertindak keras. Namun ini masalah sosial ini menjadi kendala kita. Apalagi sudah membuat Perda Tuak melarang penjualanan. Ini sudah dijalankan oleh penegak hukum, namun penyakit masyarakat ini berhenti. Setelah itu lanjut kembali,” tegasnya.

Masih menurut Budiman, dirinya pun menyayangkan selama ini pemerintah kurang memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Sehingga alih fungsi HPL tersebut dilayangkan ke Pemda Provinsi Bengkulu.

“Kalau kita lihat banyak bangunan yang tidak memberikan kontribusi dengan Pemerintah. Jadi semakin semrawut, maka Provinsi Bengkulu mengambil alih untuk pembangunan bangunanya. Apalagi kita lihat hotel hotelnya itu tidak standar, ” pungkas Budiman. (cw1)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *