Foritha : Konsen Menguatkan Perlindungan Anak Bengkulu

Featured Pemda Provinsi

Anak Bengkulu Bahagia

RBO <<  BENGKULU >>  Saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu  tengah konsen memperkuat perlindungan anak di Provinsi Bengkulu.  Beberapa langkah strategis telah dilakukan dan dijalankan.

      “Ya, untuk memberikan, memperkuat perlindungan anak di Bengkulu, kita sudah buat Perda Perlidungan Anak dan itu sudah disetujui oleh DPRD Provinsi Bengkulu.  Kemudian kita ada KKN tematik Ossof, lalu Pemprov, Plt. Gubernur Bengkulu sudah juga MoU dengan Bupati untuk melibatkan dan memikirkan pembangunan yang memikirkan perempuan dan anak.  Dalam Perda itu diharapkan menjawab keresahan kita atas kejadian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bengkulu. Perda tersebut juga akan diatur mengenai sanksi dan wewenang pemerintah dan aparat hukum untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga menimbulkan efek jera,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu, Hj Foritha Ramadhani Wati SE, M.Si saat ditemui radarbengkuluonline.com diruang kerjanya tadi siang  (26/7).

      Hj. Foritha mengatakan, saat ini Perda tersebut sedang proses verifikasi di Kemendagri. Dari lahirnya peraturan daerah itu, ialah  untuk pemenuhan hak dasar anak.  Yakni hak memiliki identitas. Contohnya seperti akte kelahiran. Terusan dari peraturan daerah yang dibuat ini adalah maksudnya bukan hanya sekadar jadi akte saja. Maksud disini adalah bagaimana peranan Dukcapil disetiap Kabupaten Kota  itu aktif, bagaimana Camat , Lurah dan Kepala desanya aktif memantau dan mendata serta mengingatkan orang tua untuk membuat akte kelahiran.

      Kemudian juga ditekankan hak anak untuk diasuh orang tua. Disini kalau orang tuanya tak bisa, anak itu diasuh dengan keluarga terdekatnya. Namun, jika tidak ya di panti asuhan. Yang diingin dari sini adalah peran aktif masyarakat lingkungan sekitar agar tak ada anak yang terlantar.

      Lalu hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan. Hak dasar pendidikan.  Pastikan hak anak itu sekolah, program pemerintah, sekolah gratis kan ada. Jangan sampai anak itu tak sekolah.

      Selanjutnya hak dasar  kesehatan. Anak mulai dalam kandungan sudah mulai diperhatikan. Misalkan saja bagaimana mengatasi masalah stunting, gizi buruk. Nah, disini bukan peran DP3APPKB, namun melainkan dibantu oleh Dinkes.

      Terakhir dari lima hak dasar anak itu adalah hak mendapatkan perlindungan khusus. Untuk anak disabilitas.  Dalam perda ini memastikan untuk bagaimana anak – anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan hak dan kesempatan yang sama.

      “Misalkan saja untuk sekolah, anak berkebutuhan khusus ini sudah ada sekolahnya. Jadi, jangan ada anak berkebutuhan khusus yang tak dapat akses pendidikan dsb,”ujanya.

      Disisi lain, kondisi anak di Bengkulu saat ini dirasa bahagia. Namun di Bengkulu isu anak yang perlu dipikirkan bersama adalah masih terjadinya kasus inces, korban kekerasan seksual, baik itu dari orang tua kandung, tiri, orang lain maupun dari lingkungan sekitar.

      “Masalah ini ada juga unsur masalah moral juga. Untuk itu kita sinergi dengan Kemenag untuk bagaimana membuat dan tingkatkan program rohaninya. Saya juga mengimbau kepada orang tua untuk menjalankan delapan fungsi keluarga untuk menciptakan keluarga dan generasi penerus yang baik harapan bangsa,” ujarnya. (ae2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *