Katarak, Rehabilitasi Medik, Bayi Lahir Sehat Tetap Ditanggung BPJS

Katarak, Rehabilitasi Medik, Bayi Lahir Sehat Tetap Ditanggung BPJS

BERBAGI
Rio/RBO Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Rizki Lestari saat memberikan santunan
BERBAGI:

RBO <<  BENGKULU >>  Isu yang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan mengurangi pelayanan terhadap peserta JKN-KIS, hal ini tidaklah benar. BPJS Kesehatan memang benar melaksanakan aturan baru berdasarkan ketentuan mulai dari tanggal  25 Juli 2018, yaitu Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

   Kepala Humas BPJS Kesehatan Pusat, Nopi Hidayat dalam  rilisnya yang terima dari BPJS kesehatan Cabang Bengkulu menegaskan berlakunya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan ini jangan disalahartikan bahwa penjaminan akan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi dan bayi baru lahir sehat diberhentikan atau dicabut. Jadi, itu tidak benar ada penghentian penjaminan pelayanan terhadap 3 hal itu.

      “Kami tegaskan, semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan. Jadi, tidak benar bahwa Perdir tersebut untuk menghapuskan penjaminan pelayanan. Misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak atau menghapuskan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Ini yang perlu publik pahami, ” beber Nopi.

      Nopi menjelaskan bahwa dalam peraturan mengenai pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi katarak. Peserta penderita katarak dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu dengan indikasi medis dan perlu mendapatkan operasi katarak, akan tetap dijamin BPJS Kesehatan.  Penjaminan juga memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan. Seperti jumlah tenaga dokter mata dan kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi.

      Terkait dengan peraturan mengenai bayi baru lahir sehat, sambungnya , bahwa BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan. Baik persalinan biasa/normal (baik dengan penyulit maupun tanpa penyulit) maupun tindakan bedah caesar, termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya. Namun apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim diluar paket persalinan.

      Sedangkan terkait dengan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdirjampelkes Nomor 5.

      “Perlu kami tekankan bahwa dengan diimplementasikan 3 peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Namun penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini. BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa Peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. BPJS Kesehatan mengapresiasi dan menampung semua aspirasi. Baik Kementerian Kesehatan, DJSN, asosiasi, perhimpunan profesi dan pihak terkait lainnya. Implementasi Perdirjampelkes 2,3 dan 5 untuk ditingkatkan menjadi peraturan badan, melalui mekanisme dan ketentuan yang ada,” ujar Nopi.

      Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu,  Rizki Lestari, S.Si.,Apt.,AAAK melalui Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Mitra Akbar saat dikonfirmasi radarbengkuluonline.com tadi pagi mengatakan bahwa berita tersebut memang tidak benar dan telah diadakankannnya konferensi Pers di Kantor BPJS Kesehatan Pusat yang menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan tetap melayani akan ketiga pelayanan yang diberitakan dihapus dan berita itu adalah hoax/ tidak benar.

‘’Nantinya diharapkan masyarakat jangan bingung dan khawatir dengan jaminan dari BPJS Kesehatan atas ketiga pelayanan tersebut dan nantinya akan menampung aspirasi dari masyarakat atas pelayanan dari BPJS Kesehatan.’’(AE-4)